GMSMEDIA.CO.ID- Ratusan warga Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, yang tergabung dalam Forum Warga Tolak Zona Merah kembali menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (13/1/2026). Aksi tersebut menyasar Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi dan direncanakan berlanjut ke Kantor Gubernur Jambi.
Aksi ini merupakan bentuk penolakan warga terhadap penetapan zona merah Pertamina EP Jambi yang dinilai berdampak langsung pada kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat.
Data warga menyebutkan sekitar 5.500 sertifikat hak milik (SHM) di wilayah Kenali Asam masuk dalam kawasan zona merah tersebut.
Sejak pukul 08.00 WIB, massa aksi mulai berkumpul di kawasan Masjid Al-Fatah Kenali Asam Atas.
Sekitar pukul 09.00 WIB, massa bergerak menuju Kantor BPN Kota Jambi yang berada di kawasan Stadion Persijam. Aksi dilakukan dengan konvoi kendaraan roda dua dan roda empat, dipimpin satu unit mobil komando.
Setibanya di Kantor BPN Kota Jambi sekitar pukul 09.30 WIB, massa melakukan orasi secara bergantian. Aktivitas tersebut sempat menyebabkan kepadatan arus lalu lintas, khususnya dari arah Simpang Persijam dan Simpang Pasir Putih.
Koordinator aksi, Deri, menyampaikan bahwa penetapan zona merah dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara memadai dan telah menimbulkan kerugian besar bagi warga.
Menurutnya, kebijakan tersebut mengakibatkan pemblokiran sertifikat, terhentinya transaksi jual beli tanah, serta anjloknya nilai ekonomi lahan milik warga.
“Penetapan zona merah ini membuat warga kehilangan kepastian hukum atas tanah mereka. Negara seharusnya hadir untuk melindungi hak masyarakat, bukan justru membiarkan warga menanggung dampak kebijakan yang tidak mereka buat,” ujar Deri dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta Gubernur Jambi untuk aktif menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah pusat serta mendorong dibukanya kembali pemblokiran sertifikat hak milik di kawasan yang ditetapkan sebagai zona merah.
Selain itu, massa juga mendesak agar Kepala BPN Kota Jambi dicopot dari jabatannya. Warga menilai BPN gagal memberikan pelayanan yang transparan dan adil serta tidak mampu menjelaskan secara jelas status hukum tanah masyarakat.
“Ketidakjelasan sikap dan informasi dari BPN justru memperpanjang kebingungan warga dan memperparah ketidakadilan yang kami rasakan,” tegas Deri.
Hingga aksi berlangsung, massa tetap bertahan di Kantor BPN Kota Jambi sambil menunggu respons dari pihak terkait sebelum melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Jambi.(**)
![]()






































Discussion about this post