Oleh : Nazli
PELEPASAN rombongan Ketua RT pilot project Kampung Bahagia ke Bengkulu oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi kembali memperlihatkan pola lama dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sebuah aktivitas administratif dikemas secara seremonial, namun minim penjelasan kebijakan yang terukur dan dapat diuji publik.
Dalam perspektif hukum administrasi dan keuangan negara, kegiatan semacam ini tidak cukup dinilai sebagai “niat baik”, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka prinsip good governance dan akuntabilitas penggunaan keuangan publik.
Doktrin good governance yang dirumuskan UNDP dan diadopsi dalam praktik pemerintahan Indonesia menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi publik. Prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar jargon normatif, melainkan standar etis dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertanyaannya, sejauh mana kunjungan Ketua RT ke Bengkulu itu memenuhi standar tersebut?
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tegas mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan ukuran ini, setiap kegiatan yang menggunakan anggaran daerah termasuk studi banding wajib memiliki tujuan yang jelas, manfaat yang terukur, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diuji oleh publik.
Namun hingga kini, informasi yang disampaikan ke masyarakat masih sebatas narasi optimistik dan simbolik. Tidak ada penjelasan terbuka mengenai indikator keberhasilan kunjungan, praktik apa yang hendak diadopsi dari Bengkulu, serta bagaimana hasil pembelajaran tersebut akan diimplementasikan di tingkat RT. Tanpa kejelasan tersebut, kegiatan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi sebagaimana diamanatkan UU Keuangan Negara.
Lebih jauh, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan harus berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Salah satu asas utama AUPB adalah akuntabilitas, yakni setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak cukup dilakukan secara internal birokrasi, melainkan harus hadir secara terbuka di ruang publik.
Program Kampung Bahagia menyentuh langsung struktur pemerintahan paling bawah, yakni RT. Karena itu, pendekatannya semestinya berorientasi pada pemberdayaan substantif, bukan sekadar mobilisasi simbolik. Ketua RT bukan alat legitimasi kebijakan atau politik, melainkan subjek pembangunan sosial. Ketika mereka dilibatkan dalam perjalanan ke luar daerah tanpa kerangka pembelajaran dan evaluasi yang jelas, maka fungsi RT berpotensi bergeser dari aktor partisipatif menjadi peserta seremoni belaka.
Aspek lain yang tak kalah penting adalah transparansi anggaran. Dalam rezim hukum keuangan negara, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah adalah uang publik. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka wajar jika publik mempertanyakan besaran biaya perjalanan tersebut, sumber pos anggarannya, serta manfaat langsung yang akan dirasakan warga—terutama di tengah persoalan mendasar seperti infrastruktur lingkungan, kemiskinan, dan kualitas pelayanan publik.Tanpa penjelasan yang memadai, kegiatan ini rawan dibaca sebagai politik anggaran berbasis citra, bukan kebijakan berbasis kebutuhan. Dalam literatur kebijakan publik, pola demikian dikenal sebagai activity-based governance pemerintah sibuk pada kegiatan, tetapi abai pada hasil. Padahal, tuntutan publik hari ini adalah outcome-based governance: apa dampak nyatanya, bukan seberapa meriah acaranya.
Sesungguhnya, kunjungan ke Bengkulu dapat bernilai strategis jika ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang jelas. Harus ada dokumen pembelajaran, rekomendasi kebijakan, rencana implementasi, serta evaluasi pasca-kegiatan yang dipublikasikan. Tanpa itu, sulit membedakan antara studi banding yang sah secara administratif dan studi banding yang sekadar memenuhi rutinitas birokrasi.
Pada akhirnya, Kampung Bahagia tidak akan lahir dari pelepasan rombongan atau pernyataan normatif pejabat, melainkan dari ketaatan pada prinsip good governance dan keberanian membuka kebijakan kepada pengawasan publik. Jika Pemerintah Kota Jambi ingin program ini memiliki legitimasi yang kuat, maka satu langkah mendesak harus dilakukan: membuka secara transparan tujuan, anggaran, dan hasil kegiatan kepada masyarakat.
Sebab dalam negara hukum, kebijakan publik tidak dinilai dari seberapa indah narasinya, melainkan dari seberapa dapat ia dipertanggungjawabkan. Di titik itulah, Kampung Bahagia sedang diuji apakah akan menjadi kebijakan yang akuntabel, atau sekadar seremoni yang mudah dilupakan.(**)
![]()






































Discussion about this post