GMSMEDIA.CO.ID-Proyek pembangunan pintu air senilai Rp4 miliar di Parit 10, Desa Tungkal I, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), kembali menjadi sorotan. Proyek yang dibiayai dari APBD 2025 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tanjabbar tersebut kini tengah dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi.
Informasi terkait audit itu dibenarkan Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjabbar, Eko Suwelo. Ia menyatakan pemeriksaan masih berlangsung.
“Masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK,” kata Eko Suwelo saat dikonfirmasi awak media, Selasa (30/12/2025) siang.
Sebelumnya, proyek ini menuai perhatian publik setelah muncul dugaan keretakan pada turap penahan air. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait mutu pekerjaan, terlebih dengan besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah.
Selain dugaan kerusakan fisik, proyek ini juga disinyalir dikerjakan oleh beberapa kelompok pekerja berbeda. Pola kerja tersebut diduga berdampak pada ketidakkonsistenan kualitas konstruksi di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas PUPR Tanjabbar belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan permasalahan yang mencuat pada proyek tersebut.
Disorot Sejak Proses Lelang
Sorotan terhadap proyek pintu air ini sejatinya sudah muncul sejak tahap tender. Paket pekerjaan tersebut dimenangkan oleh CV Keina Karya Utama, perusahaan yang mencantumkan alamat di Jalan Prof Dr Sri Soedewi MS, SH.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dokumen yang diunggah dalam proses lelang memunculkan kejanggalan. CV Keina Karya Utama tercatat memiliki tiga Sertifikat Badan Usaha (SBU), yakni:
BS010 – Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, berlaku mulai 30 Maret 2025
BS001 – Konstruksi Jalan, aktif sejak Februari 2023
BS004 – Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, aktif sejak Februari 2023
Mengacu pada jadwal tender, batas akhir pengunggahan dokumen ditutup pada 27 Maret 2025. Jika perusahaan menggunakan SBU BS010 sebagai dasar kualifikasi, maka dokumen tersebut belum berlaku pada saat proses lelang berlangsung, karena SBU BS010 baru efektif tiga hari setelah penutupan tender, yakni pada 30 Maret 2025.
Fakta ini menambah daftar pertanyaan atas proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek pintu air yang kini tengah diaudit oleh BPK RI. Publik pun menunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan apakah proyek bernilai miliaran rupiah tersebut telah dijalankan sesuai ketentuan atau justru menyisakan persoalan hukum.(tim)
![]()






































Discussion about this post