• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
GMS Media
No Result
View All Result
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah
GMS Media
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah

Beranda » SHM Dihantam “Zona Merah”: Pelanggaran Kepastian Hukum dan Pengingkaran Konstitusi

SHM Dihantam “Zona Merah”: Pelanggaran Kepastian Hukum dan Pengingkaran Konstitusi

by admin
31/12/2025
in Opini
Nazli (Budak Dusun) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, Ridho Gunarsa Ali.

Nazli (Budak Dusun) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, Ridho Gunarsa Ali.

PostTweetSendScan

Oleh : Nazli (Budak Dusun)

PERNYATAAN Kepala BPN Kota Jambi bahwa sertifikat di kawasan zona merah belum bisa diproses karena diklaim masuk status aset negara patut dikritisi secara serius. Bagi masyarakat yang telah memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah, pernyataan ini bukan sekadar persoalan teknis administrasi, melainkan ancaman nyata terhadap kepastian hukum dan perlindungan konstitusional warga negara.

Dalam sistem hukum agraria nasional, SHM adalah hak terkuat dan terpenuh atas tanah. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara tegas menyatakan:

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.”

Artinya, ketika negara melalui BPN menerbitkan SHM, maka negara telah memberikan pengakuan hukum final atas hak milik warga. Pengakuan ini tidak dapat dikesampingkan hanya dengan istilah administratif seperti “zona merah”, yang sama sekali tidak dikenal dalam UUPA maupun peraturan perundang-undangan tentang hak atas tanah.

Lebih jauh, Pasal 19 ayat (1) UUPA menegaskan kewajiban negara:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.”

Pernyataan BPN yang justru membekukan fungsi SHM menunjukkan kegagalan negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya sendiri. Pendaftaran tanah yang seharusnya menjamin kepastian hukum malah berubah menjadi sumber ketidakpastian dan keresahan publik.

Dari perspektif konstitusi, tindakan ini juga berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ketika SHM yang sah tidak dapat digunakan untuk jual beli, agunan, atau diwariskan, maka hak warga atas kepastian hukum telah dilanggar. Lebih ironis, pembatasan ini dilakukan tanpa putusan pengadilan, padahal dalam negara hukum, hak milik hanya dapat dicabut melalui mekanisme hukum yang adil dan disertai ganti kerugian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 UUPA, yang menyebutkan bahwa pencabutan hak atas tanah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan harus dengan ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur undang-undang. Fakta bahwa warga hanya diminta “menunggu proses” tanpa kepastian dan tanpa perlindungan hak menunjukkan bahwa negara sedang menempuh jalan pintas administratif yang berbahaya.

Jika benar terdapat klaim aset negara di atas tanah yang telah bersertifikat, maka semestinya negara membuktikannya melalui mekanisme hukum yang transparan dan berkeadilan. Kesalahan pemetaan, lemahnya koordinasi antar instansi, atau kelalaian administrasi negara tidak boleh dibayar dengan pembekuan hak rakyat.

Polemik zona merah di Kota Jambi bukan semata konflik pertanahan, melainkan ujian serius terhadap komitmen negara sebagai negara hukum. Jika SHM dapat dibekukan hanya dengan label administratif, maka jaminan kepemilikan tanah di republik ini menjadi ilusi. Hari ini SHM terancam oleh zona merah, esok hari bisa oleh kebijakan serupa yang sama rapuh dasar hukumnya.

Negara harus segera mengembalikan posisi hukum SHM sebagaimana mestinya: sebagai alat kepastian, bukan alat ketakutan. Jika tidak, maka persoalan ini akan tercatat sebagai preseden kelam dalam sejarah agraria Indonesia, negara yang gagal mengelola asetnya, lalu mengorbankan hak konstitusional warganya sendiri.(**)

 

Loading

Tags: ForumWargaTolakZonaMerahNazliAnakDusunopiniZonaMerah
Previous Post

Aksi Pertobatan Ekologis sebagai Jalan Mencegah Bencana

Next Post

Proyek Pintu Air Rp4 Miliar di Tanjabbar Diaudit BPK, Masalah Muncul Sejak Tahap Tender

Next Post
Proyek Pintu Air Rp4 Miliar di Tanjabbar Diaudit BPK

Proyek Pintu Air Rp4 Miliar di Tanjabbar Diaudit BPK, Masalah Muncul Sejak Tahap Tender

Kasus Korupsi Dana BOK Puskesmas Kebun IX P21, Dua Tersangka Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan

Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Hariadi, memimpin rapat paripurna pemantapan penerapan KUHP dan KUHAP baru di Ruang Rapat Kejati Jambi, Kamis (2/1/2026).

KUHP dan KUHAP Baru Berlaku 2026, Kejati Jambi Tegaskan Kesiapan Implementasi

Pemuda Sungai Gelam Sampaikan Peringatan Keras Soal Truk Overload Lewat Media Sosial

Pemuda Sungai Gelam Sampaikan Peringatan Keras Soal Truk Overload Lewat Media Sosial

Wali Kota Jambi Lantik Delapan Pejabat Eselon II Hasil Seleksi Terbuka

Wali Kota Jambi Lantik Delapan Pejabat Eselon II Hasil Seleksi Terbuka

Discussion about this post

Iklan

  • Trending
  • Comments
  • Latest

In Memoriam dr. H. Abdul Hamid Syam: Arsitek Kesehatan Jambi Telah Berpulang

29/07/2025
foto dokumen aset Pertamina

Ribuan Warga Kota Jambi Terkepung Zona Merah Pertamina, SHM Tak Bisa Dialihkan

09/08/2025
Foto Berkas Laporan di Bareskrim Mabes Polri. foto: istimewa

Gubernur Jambi Dilaporkan ke Bareskrim Polri

13/06/2025
Nukman (35), saat melaporkan AS ke Polsek Merlung. foto : gmsmedia

Tak Terima Ditegur karena Pukul Istri, Oknum Wartawan Diadukan ke Polisi

06/06/2025
Kantor Satpol PP Provinsi Jambi. foto : Facebook

Isu Hibah Kantor Satpol PP ke Kejati Jambi Menguat, Publik Pertanyakan Transparansi dan Prosedur Aset

05/07/2025
Yuskandar, SH

Warga Gugat Wali Kota Jambi ke Pengadilan TUN, Soal Perwali Pengelolaan Sampah dan Kampung Bahagia

13/07/2026
DPP Gersuma Gelar Rapat Pembentukan Panitia Pelantikan. foto : istimewa.

DPP Gerakan Sumatera Maju (GERSUMA) Jadwalkan Deklarasi dan Pelantikan

15/03/2025
Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah dan Gubernur Alharis. Foto Kantor Satpol-PP. foto : Istimewa

Ketua DPRD Jambi: Belum Ada Permintaan Persetujuan Hibah Kantor Satpol PP

05/07/2025
Firmansyah, SH.MH

Gaji ke-13 Tak Dibayar, Pemkab Batang Hari dan Sarolangun Berpotensi Digugat: Antara Hak ASN dan Tanggung Jawab Pemerintah

27/06/2026
Direktur Eksekutif LSM Tegar, Erwin Munas dan foto Karcis Parkir RSUD H Hanafie Bungo. foto : istimewa

Pungutan Liar di RSUD H. Hanafie? LSM TEGAR Desak Bupati Copot Pengelola Parkir

26/07/2025
Rakernas dan Deklarasi HMTN-MP

38 DPW Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih (HMTN-MP) Hadiri Deklarasi dan Rakernas

0

Pentingnya Governansi Dalam Pengelolaan Industri Jasa Keuangan

0
Oplus_131072

UM Jambi Gelar Launching PMB 2025: Komitmen Pengembangan Pendidikan Berkualitas

0
Kegiatan Media Gathering BEI Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Grand Makmur, Jelutung. foto : BEI

Tahun ini, BEI Jambi Targetkan  25.000 Investor Baru

0
Santri PKP Al Hidayah Foto Bersama Usai Melakukan Kunjungan Belajar ke DPRD Provinsi Jambi. foto I Istimewa

Santri PKP Al Hidayah Provinsi Jambi Kunjungan Belajar ke DPRD Provinsi Jambi

0
National Geographic Apparel - lifestyle brand terkemuka bagi para Urban Explorers - membuka pintunya hari ini di Pondok Indah Mall 1, Lantai Dasar.

National Geographic Apparel Memulai Debutnya di Indonesia di Pondok Indah Mall 1

0
Kolaborasi Eklusif Oppo bersama Timnas Indonesia. foto : Oppo

Beli Reno13 F 5G dan Dapatkan Phone Case & Wallet Edisi Spesial Timnas Indonesia!

0
Spotify menghadirkan ‘This Is Taylor Swift: A Spotify Playlist Experience’ ke Jakarta! Mulai 14-17 Februari 2025 di SCBD,

This Is Taylor Swift: A Spotify Playlist Experience’ hadir di Jakarta

0
Al Haris dan Abdullah Sani usai pelantikan di Istana Negara. Foto I Istimewa

Sah, Al Haris dan Abdullah Sani Jabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Periode 2025 – 2030

0
Touring Bersama Sepeda Motor Yamaha. foto: Yamaha Jambi

Fitur-Fitur Canggih yang Dukung Pengalaman Touring Semakin Nyaman & Menyenangkan

0
foto : ilustrasi

Polda Akui Hibah Gedung Dinsos Masih Penjajakan, YLBH Firman Keadilan Desak Gubernur Jambi Kaji Ulang

20/11/2026
Foto : ilustrasi

Proyek JBC Diduga Abaikan Standar K3, Erwin Munas Soroti Keselamatan, PERMAJA JAYA Desak Evaluasi

19/11/2026
Tim Damkartan Kota Jambi Evakuasi Korban Tenggelam

Kolam Retensi JBC Jambi Telan Korban, Bocah 8 Meninggal Dunia

19/11/2026
Founder YLBH Firman Keadilan, Dr (c).Firmansyah, S.H., M.H dan Foto bersama Rektor Universitas Batanghari, Dr. Yunan Surono, S.E., M.M.

Siapa Pemilik Unbari?

08/11/2026
Gubernur Jambi Al Haris saat menyerahkan Juara 1 kepada Bank Jambi sebagai Bank Terinklusi.

Jambi Financial Fest 2026: Bank Jambi Juara 1 Bank Terinklusi, Direktur Operasional Raih Juara 3

28/10/2026
Karyawan Distrik Selaro bersama mitra kontraktor PT Bumi Persada Permai (BPP) menggelar salat Istisqa dan doa bersama di Lapangan Sepak Bola Distrik Selaro, Jumat (23/10/2026).

Hadapi Kemarau, Distrik Selaro Gelar Salat Istisqa dan Doa Bersama

24/10/2026
Bank Jambi Sabet Predikat "Sangat Bagus" di The  Finance Award 2026.
Foto dok Bank Jambi

Bank Jambi Raih Predikat “Sangat Bagus” di The Finance Award 2026, Catat Nilai 83,54

23/10/2026
Suasana Salat Istisqa yang digelar PT Buma Persada Permai di Halaman Parkir Kantor, Jumat (23/10/2026)

PT Bumi Persada Permai Gelar Salat Istisqa, Santuni 44 Anak Yatim Piatu di Tengah Ancaman Karhutla

23/10/2026
Firmansyah, SH, MH, Founder YLBH Firman Keadilan

Bola Panas Zona Merah Jambi Beralih dari BPN ke Perbankan, Warga Masih Dibayangi Ketidakpastian

21/10/2026
Kuasa Hukum Penggugat dari YLBH Firman Keadilan, Firmansyah foto bersama dengan saksi usai sidang di PTUN Jambi, Rabu (21/10/2026)

Warga Minta TPS Sampah Dibangun Kembali, Terpaksa Bakar dan Timbun Sampah di Rumah

21/10/2026

Beranda -- Disclaimer -- Redaksi -- Pedoman Media Siber -- Kode Etik -- SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah