Oleh : Nazli (Budak Dusun)
PERNYATAAN Kepala BPN Kota Jambi bahwa sertifikat di kawasan zona merah belum bisa diproses karena diklaim masuk status aset negara patut dikritisi secara serius. Bagi masyarakat yang telah memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah, pernyataan ini bukan sekadar persoalan teknis administrasi, melainkan ancaman nyata terhadap kepastian hukum dan perlindungan konstitusional warga negara.
Dalam sistem hukum agraria nasional, SHM adalah hak terkuat dan terpenuh atas tanah. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara tegas menyatakan:
“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.”
Artinya, ketika negara melalui BPN menerbitkan SHM, maka negara telah memberikan pengakuan hukum final atas hak milik warga. Pengakuan ini tidak dapat dikesampingkan hanya dengan istilah administratif seperti “zona merah”, yang sama sekali tidak dikenal dalam UUPA maupun peraturan perundang-undangan tentang hak atas tanah.
Lebih jauh, Pasal 19 ayat (1) UUPA menegaskan kewajiban negara:
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.”
Pernyataan BPN yang justru membekukan fungsi SHM menunjukkan kegagalan negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya sendiri. Pendaftaran tanah yang seharusnya menjamin kepastian hukum malah berubah menjadi sumber ketidakpastian dan keresahan publik.
Dari perspektif konstitusi, tindakan ini juga berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Ketika SHM yang sah tidak dapat digunakan untuk jual beli, agunan, atau diwariskan, maka hak warga atas kepastian hukum telah dilanggar. Lebih ironis, pembatasan ini dilakukan tanpa putusan pengadilan, padahal dalam negara hukum, hak milik hanya dapat dicabut melalui mekanisme hukum yang adil dan disertai ganti kerugian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 UUPA, yang menyebutkan bahwa pencabutan hak atas tanah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan harus dengan ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur undang-undang. Fakta bahwa warga hanya diminta “menunggu proses” tanpa kepastian dan tanpa perlindungan hak menunjukkan bahwa negara sedang menempuh jalan pintas administratif yang berbahaya.
Jika benar terdapat klaim aset negara di atas tanah yang telah bersertifikat, maka semestinya negara membuktikannya melalui mekanisme hukum yang transparan dan berkeadilan. Kesalahan pemetaan, lemahnya koordinasi antar instansi, atau kelalaian administrasi negara tidak boleh dibayar dengan pembekuan hak rakyat.
Polemik zona merah di Kota Jambi bukan semata konflik pertanahan, melainkan ujian serius terhadap komitmen negara sebagai negara hukum. Jika SHM dapat dibekukan hanya dengan label administratif, maka jaminan kepemilikan tanah di republik ini menjadi ilusi. Hari ini SHM terancam oleh zona merah, esok hari bisa oleh kebijakan serupa yang sama rapuh dasar hukumnya.
Negara harus segera mengembalikan posisi hukum SHM sebagaimana mestinya: sebagai alat kepastian, bukan alat ketakutan. Jika tidak, maka persoalan ini akan tercatat sebagai preseden kelam dalam sejarah agraria Indonesia, negara yang gagal mengelola asetnya, lalu mengorbankan hak konstitusional warganya sendiri.(**)
![]()






































Discussion about this post