GMSMEDIA.CO.ID-Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat sebanyak 2.945 laporan penipuan atau scam terjadi di Provinsi Jambi dalam rentang November 2024 hingga 31 Oktober 2025. Dari laporan tersebut, total kerugian yang dialami masyarakat mencapai Rp44,86 miliar.
Jenis penipuan paling banyak dilaporkan yaitu penipuan transaksi belanja atau jual beli online sebanyak 459 laporan, disusul penipuan mengaku pihak lain (fake call) sebanyak 266 laporan, dan penipuan penawaran kerja sebanyak 243 laporan. Modus penipuan terus berkembang dengan memanfaatkan ruang digital, sehingga masyarakat diminta lebih berhati-hati.
Tingginya kasus penipuan menjadi perhatian serius Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi pada Rapat Koordinasi Daerah Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Jambi yang digelar Kamis (4/12/2025). Kepala OJK Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas lembaga untuk mempercepat penindakan dan pemulihan kerugian masyarakat.
“Masyarakat harus semakin teliti dalam menerima setiap tawaran investasi maupun layanan keuangan. Pastikan legalitasnya, terdaftar dan diawasi OJK. Jangan mudah tergiur imbal hasil besar,” tegas Yan.
Ia menjelaskan peran Satgas PASTI kini semakin kuat secara regulasi melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan POJK Nomor 14 Tahun 2024 yang memberi kewenangan pencegahan serta penindakan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.
Dalam rakor tersebut, OJK juga memaparkan perkembangan penanganan aktivitas keuangan ilegal di Jambi, di antaranya dugaan aktivitas ilegal oleh Whale Front Limited (WFL) di Kerinci, usaha pergadaian tanpa izin oleh PT Solusi Intira Sejahtera, investasi gadai oleh Pusat Gadai Jambi PT TBSB yang websitenya sudah tidak dapat diakses, serta dugaan pinjaman online tanpa izin oleh PT Sinar Solusi Tel yang tidak tercatat sebagai fintech peer to peer lending di OJK.
OJK menyediakan dua kanal pelaporan untuk memudahkan masyarakat, yaitu SIPASTI untuk laporan entitas keuangan ilegal serta IASC untuk penanganan kasus scam. IASC menargetkan penundaan transaksi penipuan secara cepat, penyelamatan sisa dana korban, serta identifikasi pelaku melalui kerja sama dengan Polri.
OJK menegaskan komitmen Satgas PASTI untuk meningkatkan edukasi keuangan (ex-ante) sekaligus pemblokiran entitas ilegal (ex-post). Masyarakat diimbau selalu waspada dengan menerapkan prinsip Jangan Asal, Jangan Abal, Jangan Abai dalam menyikapi setiap penawaran investasi dan jasa keuangan yang tidak jelas legalitasnya.(**)
![]()






































Discussion about this post