• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
GMS Media
No Result
View All Result
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah
GMS Media
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah

Beranda » Menegaskan Batas Kuasa Tenaga Ahli Kepala Daerah

Menegaskan Batas Kuasa Tenaga Ahli Kepala Daerah

by admin
20/11/2025
in Opini
Dr. Noviardi Ferzi

Dr. Noviardi Ferzi

PostTweetSendScan

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi

KEBERADAAN tenaga ahli dan tim ahli kepala daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat kualitas pengambilan kebijakan. Mereka hadir untuk menyediakan analisis teknokratis, perspektif strategis, dan pandangan profesional yang membantu kepala daerah memahami isu-isu yang kompleks. Namun dalam praktik birokrasi daerah, posisi ini kerap berada dalam ruang abu-abu. Meski tidak memiliki kedudukan struktural, tenaga ahli sering dianggap—atau menganggap dirinya—memiliki kuasa lebih dari yang sebenarnya diberikan oleh regulasi. Inilah yang kemudian memicu polemik, gesekan, bahkan melemahkan disiplin pemerintahan. Karena itu, batas kewenangan tenaga ahli perlu ditegaskan agar tidak terjadi penyimpangan fungsi maupun tumpang tindih peran.

Dalam sistem pemerintahan daerah yang diatur melalui UU 23/2014 dan perangkat regulasi turunannya, tenaga ahli tidak memiliki kewenangan eksekutif. Mereka bukan pejabat publik, tidak memiliki garis komando, dan tidak dapat mengeluarkan instruksi kepada perangkat daerah. Fungsinya bersifat asistensi: memberikan masukan, telaah, dan rekomendasi kepada kepala daerah. Itu berarti seluruh tindak lanjut atas pendapat yang mereka berikan tetap berada pada kepala daerah, bukan pada tenaga ahli. Mereka tidak memiliki kewenangan menandatangani dokumen pemerintahan, menetapkan kebijakan, atau mengubah keputusan yang telah menjadi ranah OPD.

Hal yang sama berlaku bagi tim ahli kepala daerah. Meski dibentuk secara kolektif dan terdiri dari para pakar lintas bidang, tim ahli tidak dapat mengambil alih fungsi-fungsi pemerintahan yang melekat secara struktural pada OPD. Mereka bukan lembaga yang dapat mengarahkan perencanaan daerah, memutuskan prioritas anggaran, atau mengubah dokumen strategis seperti RKPD dan Renstra OPD. Tugas tim ahli hanya memberikan second opinion dan membantu kepala daerah melihat isu dari sudut pandang yang lebih luas, tidak lebih dari itu. Tanpa mekanisme formal, rekomendasi mereka tidak memiliki kekuatan administrasi.

Dalam hubungan dengan OPD, tenaga ahli tidak berhak melakukan praktik-praktik yang menyerupai kewenangan struktural. Tidak boleh ada tenaga ahli yang memanggil pejabat OPD dengan dalih “diskusi rutin”, “sinkronisasi program”, atau “klarifikasi”, karena tindakan seperti itu telah menempatkan diri mereka seolah-olah pejabat pengarah. Demikian pula, mereka tidak boleh mendatangi OPD sambil memberikan saran operasional yang berada di luar batas keahlian mereka, apalagi jika disampaikan dengan gaya supervisi. Langkah-langkah tersebut bukan hanya keliru secara etika birokrasi, tetapi juga melampaui mandat hukum yang mereka miliki. Setiap interaksi harus disampaikan melalui jalur formal, atau atas permintaan kepala daerah, bukan inisiatif sepihak yang mengesankan intervensi.

Dalam hal kerahasiaan dokumen, tenaga ahli juga tidak memiliki hak akses otomatis. Dokumen strategis seperti anggaran, pengadaan barang dan jasa, atau dokumen rahasia pemerintahan lainnya hanya dapat diberikan atas izin kepala daerah atau Sekda, dan itu pun dalam rangka mendukung analisis. Penegasan ini penting agar tenaga ahli tidak berada pada posisi yang menyalahi prinsip confidential governance, apalagi jika dokumen tersebut berkaitan dengan kebijakan sensitif.

Batas penting lainnya adalah soal anggaran. Tenaga ahli tidak memiliki kewenangan untuk mengarahkan penggunaan APBD, menentukan program, atau mempengaruhi pelaksanaan proyek pemerintah daerah. Mereka tidak berhak menjadi budget holder, tidak berwenang menyusun pekerjaan untuk OPD, dan tidak dapat mempengaruhi proses pengadaan. Honorarium yang diterima tenaga ahli dari APBD bukanlah legitimasi kuasa, tetapi sekadar imbalan atas jasa keahlian yang diberikan.

Kementerian PAN-RB dalam beberapa tahun terakhir juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menata kembali penggunaan tenaga ahli agar tidak mengganggu tatanan birokrasi. Tenaga ahli tidak boleh diposisikan sebagai lembaga bayangan yang menjalankan fungsi eksekutif, tidak boleh menggantikan tugas ASN, dan tidak boleh mengintervensi kebijakan formal. Penegasan ini dirumuskan agar struktur pemerintahan tetap berjalan berdasarkan aturan, hierarki, dan akuntabilitas, bukan berdasarkan figur non-struktural yang tidak memiliki legitimasi hukum.

Pada akhirnya, tenaga ahli dan tim ahli memang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pemikiran pemerintah daerah, tetapi kedudukan mereka harus ditempatkan secara proporsional. Mereka membantu, bukan memimpin. Mereka memberi masukan, bukan mengarahkan. Pemerintahan harus tetap dikelola oleh struktur formal yang memiliki kewenangan hukum. Tanpa batas yang jelas, tenaga ahli dapat berubah menjadi aktor informal yang berpengaruh namun tidak bertanggung jawab. Dan di situlah risiko terbesar berlangsung—pemerintahan berpotensi digerakkan oleh pihak yang tidak memiliki dasar legal dalam mengambil keputusan publik.(**)

Loading

Tags: GubernurJambiAlharisNoviardi FerziTenagaAhliGubernur
Previous Post

BPK Harus Periksa Dana OPD untuk Tenaga Ahli Gubernur Jambi

Next Post

Mobil Tangki PT Putra Mauli Energi Terbakar di Bagan Pete, Satu Korban Tewas

Next Post
Gudang Minyak di Bagan Pete Terbakar

Mobil Tangki PT Putra Mauli Energi Terbakar di Bagan Pete, Satu Korban Tewas

Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan Pertamina Fuel Terminal Kasang, Jambi, Kamis (20/11/2025)

AWaSI Jambi Geruduk Depot Pertamina Kasang, Desak Usut Dugaan Tangki Masuk Gudang Ilegal dan Suap Kuota BBM

Haikal Rizqi  Saat Menerima Medali dan Piagam. foto : dok / pribadi

M.Haikal Rizqi Utusan SMPN 11 Kota Jambi Raih Juara II Lompat Jauh di Jambi Open Athletics Championship 2025

Kinerja Perbankan Diprediksi Tetap Solid Hingga Akhir 2025

OJK: Kinerja Perbankan Diprediksi Tetap Solid Hingga Akhir 2025

Warga Yang Terdampak Zona Merah Demontrasi ke Kantor Pertamina.

Warga Tuntut Pertamina Hapus Status Zona Merah, Gelar Aksi di Depan Kantor Pertamina Jambi

Discussion about this post

Iklan

  • Trending
  • Comments
  • Latest

In Memoriam dr. H. Abdul Hamid Syam: Arsitek Kesehatan Jambi Telah Berpulang

29/07/2025
foto dokumen aset Pertamina

Ribuan Warga Kota Jambi Terkepung Zona Merah Pertamina, SHM Tak Bisa Dialihkan

09/08/2025
Foto Berkas Laporan di Bareskrim Mabes Polri. foto: istimewa

Gubernur Jambi Dilaporkan ke Bareskrim Polri

13/06/2025
Nukman (35), saat melaporkan AS ke Polsek Merlung. foto : gmsmedia

Tak Terima Ditegur karena Pukul Istri, Oknum Wartawan Diadukan ke Polisi

06/06/2025
Kantor Satpol PP Provinsi Jambi. foto : Facebook

Isu Hibah Kantor Satpol PP ke Kejati Jambi Menguat, Publik Pertanyakan Transparansi dan Prosedur Aset

05/07/2025
Yuskandar, SH

Warga Gugat Wali Kota Jambi ke Pengadilan TUN, Soal Perwali Pengelolaan Sampah dan Kampung Bahagia

13/07/2026
DPP Gersuma Gelar Rapat Pembentukan Panitia Pelantikan. foto : istimewa.

DPP Gerakan Sumatera Maju (GERSUMA) Jadwalkan Deklarasi dan Pelantikan

15/03/2025
Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah dan Gubernur Alharis. Foto Kantor Satpol-PP. foto : Istimewa

Ketua DPRD Jambi: Belum Ada Permintaan Persetujuan Hibah Kantor Satpol PP

05/07/2025
Firmansyah, SH.MH

Gaji ke-13 Tak Dibayar, Pemkab Batang Hari dan Sarolangun Berpotensi Digugat: Antara Hak ASN dan Tanggung Jawab Pemerintah

27/06/2026
Direktur Eksekutif LSM Tegar, Erwin Munas dan foto Karcis Parkir RSUD H Hanafie Bungo. foto : istimewa

Pungutan Liar di RSUD H. Hanafie? LSM TEGAR Desak Bupati Copot Pengelola Parkir

26/07/2025
Rakernas dan Deklarasi HMTN-MP

38 DPW Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih (HMTN-MP) Hadiri Deklarasi dan Rakernas

0

Pentingnya Governansi Dalam Pengelolaan Industri Jasa Keuangan

0
Oplus_131072

UM Jambi Gelar Launching PMB 2025: Komitmen Pengembangan Pendidikan Berkualitas

0
Kegiatan Media Gathering BEI Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Grand Makmur, Jelutung. foto : BEI

Tahun ini, BEI Jambi Targetkan  25.000 Investor Baru

0
Santri PKP Al Hidayah Foto Bersama Usai Melakukan Kunjungan Belajar ke DPRD Provinsi Jambi. foto I Istimewa

Santri PKP Al Hidayah Provinsi Jambi Kunjungan Belajar ke DPRD Provinsi Jambi

0
National Geographic Apparel - lifestyle brand terkemuka bagi para Urban Explorers - membuka pintunya hari ini di Pondok Indah Mall 1, Lantai Dasar.

National Geographic Apparel Memulai Debutnya di Indonesia di Pondok Indah Mall 1

0
Kolaborasi Eklusif Oppo bersama Timnas Indonesia. foto : Oppo

Beli Reno13 F 5G dan Dapatkan Phone Case & Wallet Edisi Spesial Timnas Indonesia!

0
Spotify menghadirkan ‘This Is Taylor Swift: A Spotify Playlist Experience’ ke Jakarta! Mulai 14-17 Februari 2025 di SCBD,

This Is Taylor Swift: A Spotify Playlist Experience’ hadir di Jakarta

0
Al Haris dan Abdullah Sani usai pelantikan di Istana Negara. Foto I Istimewa

Sah, Al Haris dan Abdullah Sani Jabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Periode 2025 – 2030

0
Touring Bersama Sepeda Motor Yamaha. foto: Yamaha Jambi

Fitur-Fitur Canggih yang Dukung Pengalaman Touring Semakin Nyaman & Menyenangkan

0
foto : ilustrasi

Polda Akui Hibah Gedung Dinsos Masih Penjajakan, YLBH Firman Keadilan Desak Gubernur Jambi Kaji Ulang

20/11/2026
Foto : ilustrasi

Proyek JBC Diduga Abaikan Standar K3, Erwin Munas Soroti Keselamatan, PERMAJA JAYA Desak Evaluasi

19/11/2026
Tim Damkartan Kota Jambi Evakuasi Korban Tenggelam

Kolam Retensi JBC Jambi Telan Korban, Bocah 8 Meninggal Dunia

19/11/2026
Founder YLBH Firman Keadilan, Dr (c).Firmansyah, S.H., M.H dan Foto bersama Rektor Universitas Batanghari, Dr. Yunan Surono, S.E., M.M.

Siapa Pemilik Unbari?

08/11/2026
Gubernur Jambi Al Haris saat menyerahkan Juara 1 kepada Bank Jambi sebagai Bank Terinklusi.

Jambi Financial Fest 2026: Bank Jambi Juara 1 Bank Terinklusi, Direktur Operasional Raih Juara 3

28/10/2026
Karyawan Distrik Selaro bersama mitra kontraktor PT Bumi Persada Permai (BPP) menggelar salat Istisqa dan doa bersama di Lapangan Sepak Bola Distrik Selaro, Jumat (23/10/2026).

Hadapi Kemarau, Distrik Selaro Gelar Salat Istisqa dan Doa Bersama

24/10/2026
Bank Jambi Sabet Predikat "Sangat Bagus" di The  Finance Award 2026.
Foto dok Bank Jambi

Bank Jambi Raih Predikat “Sangat Bagus” di The Finance Award 2026, Catat Nilai 83,54

23/10/2026
Suasana Salat Istisqa yang digelar PT Buma Persada Permai di Halaman Parkir Kantor, Jumat (23/10/2026)

PT Bumi Persada Permai Gelar Salat Istisqa, Santuni 44 Anak Yatim Piatu di Tengah Ancaman Karhutla

23/10/2026
Firmansyah, SH, MH, Founder YLBH Firman Keadilan

Bola Panas Zona Merah Jambi Beralih dari BPN ke Perbankan, Warga Masih Dibayangi Ketidakpastian

21/10/2026
Kuasa Hukum Penggugat dari YLBH Firman Keadilan, Firmansyah foto bersama dengan saksi usai sidang di PTUN Jambi, Rabu (21/10/2026)

Warga Minta TPS Sampah Dibangun Kembali, Terpaksa Bakar dan Timbun Sampah di Rumah

21/10/2026

Beranda -- Disclaimer -- Redaksi -- Pedoman Media Siber -- Kode Etik -- SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah