GMSMEDIA.CO.ID-Puluhqn aktivis yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Jambi tetap bertahan di halaman Mapolda Jambi, Senin (27/10/2025). Mereka menuntut pembebasan Thawaf Aly, seorang pejuang petani yang dinilai dikriminalisasi dalam kasus sengketa lahan.
Massa membawa spanduk dan poster bertuliskan seruan keadilan bagi petani serta kecaman terhadap praktik kriminalisasi rakyat kecil. Dalam pernyataannya, mereka menilai penetapan dan penahanan Thawaf Aly cacat hukum dan melanggar asas due process of law.
Aliansi menyebut, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan penyidik hanya mencantumkan nama Hendra dkk tanpa menyebut Thawaf Aly. Hal itu dinilai bertentangan dengan Pasal 109 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, sehingga penetapan tersangka dianggap tidak sah.
Selain itu, penyidik disebut tidak pernah memeriksa Thawaf Aly sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, pemeriksaan calon tersangka merupakan syarat mutlak sebelum penetapan dilakukan.
Aliansi juga menilai sertifikat hak milik (SHM) yang dijadikan alat bukti oleh penyidik tidak relevan karena tidak sesuai dengan lokasi perkara. Menurut mereka, objek sengketa bukan kawasan hutan, melainkan lahan yang tumpang tindih klaim kepemilikannya.
Keterangan saksi dari pihak penyidik juga disebut tidak memenuhi syarat karena tidak berada di lokasi kejadian, sementara saksi dari pihak pemohon memiliki bukti yang sesuai fakta lapangan. Keterangan ahli kehutanan dianggap tidak relevan karena objek perkara bukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013, melainkan lahan sengketa perdata yang sah secara hukum.
Menurut Aliansi Aktivis Jambi, unsur pidana yang disangkakan kepada Thawaf Aly berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 55 KUHP tidak terpenuhi karena tidak terdapat kerugian negara, dan penguasaan lahan dilakukan masyarakat secara sah. Mereka bahkan menuding pihak lain, Sucipto Yudhoharjo, justru menguasai lahan pelepasan hutan Desa Merbau tanpa hak, yang seharusnya dapat dijerat Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah.
Dalam tuntutannya, aliansi meminta Kapolda Jambi Irjen Krisno H. Siregar untuk mencopot Kasubdit III Jatanras Polda Jambi yang diduga melanggar prinsip penyidikan sesuai KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka juga mendesak agar penyidikan terhadap Thawaf Aly dihentikan dan yang bersangkutan segera dibebaskan tanpa syarat.
“Kami menolak segala bentuk penyimpangan kewenangan (abuse of power) yang menindas hak-hak rakyat kecil. Keadilan bukan untuk mereka yang berkuasa, tetapi untuk setiap warga negara yang mencari kebenaran,” tegas Aliansi Aktivis Jambi dalam orasinya di depan Mapolda Jambi.
Aksi yang berlangsung damai itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Hingga siang ini, massa masih bertahan di halaman Mapolda Jambi sambil menunggu tanggapan resmi dari pihak kepolisian atas tuntutan pembebasan Thawaf Aly.(**)
![]()






































Discussion about this post