Oleh: Nazli,Anak Dusun
TULISAN berjudul “Lex Al Harisiana: Kiat Membangun Jambi yang Transparan dan Akuntabel” karya Prof. Dr. Mukhtar Latif, M.Pd., menggambarkan semangat besar untuk menjadikan Jambi sebagai model pemerintahan yang bersih, transparan, dan bermoral. Sebuah visi yang indah, bahkan luhur. Namun di balik narasi ideal itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah birokrasi dan politik lokal benar-benar bergerak ke arah tersebut, atau kita hanya sedang menikmati indahnya retorika yang tersusun rapi di atas panggung wacana?
Tulisan itu menampilkan potret Jambi dengan wajah nyaris sempurna ekonomi tumbuh, angka kemiskinan turun, pelayanan publik membaik, dan tata kelola pemerintahan kian terbuka. Tetapi di balik data dan laporan resmi, masih banyak ruang gelap yang tak tersentuh. Transparansi bukan sekadar mengunggah laporan, melainkan memastikan informasi itu dapat dipahami, diuji, dan dikritisi oleh warga. Ketika laporan keuangan hanya bisa diakses segelintir akademisi atau pejabat, maka transparansi berhenti di kulit formalitas tanpa menyentuh inti demokrasi.
Paradigma Lex Al Harisiana menempatkan moralitas dan etika di puncak tata kelola pemerintahan. Namun realitas birokrasi Jambi masih menyimpan aroma lama: nepotisme, politik balas jasa, dan penempatan jabatan berdasarkan kedekatan, bukan kinerja. Selama moralitas hanya berhenti pada pidato dan spanduk, ia tetap menjadi jargon, bukan karakter. Kepemimpinan etis bukan diukur dari seberapa sering bicara tentang integritas, tetapi dari keberanian menindak pelanggaran di lingkar kekuasaan sendiri dan hal itu masih sulit ditemukan hari ini.
Dalam hal partisipasi publik, gagasan yang diusung Lex Al Harisiana memang menjanjikan, tetapi partisipasi yang dimaksud masih sering bersifat seremonial. Musrenbang, misalnya, kerap hanya menjadi ajang tanda tangan dan dokumentasi foto, bukan ruang hidup bagi warga untuk benar-benar mengawasi dan mengkritik kebijakan. Partisipasi sejati tidak lahir dari undangan formal, melainkan dari keberanian memberi ruang kepada rakyat untuk bersuara tanpa rasa takut.
Kita juga sering mendengar jargon “pemerintahan berbasis data”. Namun data tak berarti apa-apa tanpa aparatur yang kompeten dan jujur. Penelitian Universitas Jambi tahun 2024 menunjukkan bahwa transparansi keuangan daerah tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja, kecuali melalui kompetensi aparatur. Artinya, sistem tak akan lebih jujur dari orang yang menjalankannya. Tanpa peningkatan kapasitas dan pembenahan budaya kerja, transparansi hanyalah papan nama di dinding kantor bagus untuk difoto, tapi tidak untuk dipercaya.
Dari sisi fiskal, Jambi masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil. Dalam kondisi seperti ini, berbicara tentang pembangunan besar tanpa memperhitungkan kemampuan fiskal ibarat membangun istana di atas rawa. Banyak kebijakan strategis kini dikaitkan dengan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Di atas kertas, skema ini tampak ideal, namun tanpa pengawasan publik yang kuat dan kontrol legislatif yang independen, ia berisiko menjadi alat kompromi politik baru.
Gagasan besar Lex Al Harisiana tidak seharusnya ditolak. Ia bisa menjadi arah moral bagi masa depan Jambi. Namun yang dibutuhkan bukan sekadar idealisme, melainkan kejujuran untuk mengakui bahwa birokrasi belum sepenuhnya bersih, sistem belum sepenuhnya terbuka, dan masyarakat belum benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik. Kejujuran seperti inilah yang menjadi bentuk transparansi tertinggi. Tanpanya, sistem akuntabilitas hanya akan menjadi alat legitimasi, bukan alat kontrol.
Paradigma Lex Al Harisiana dapat menjadi inspirasi, tetapi inspirasi tanpa aksi hanyalah mitos politik. Jambi tidak membutuhkan lebih banyak slogan tentang keterbukaan, melainkan tindakan nyata: membuka data proyek yang molor, mempublikasikan hasil audit, memberi ruang bagi kritik, dan memperbaiki birokrasi dari dalam. Selama pemerintah masih alergi terhadap kritik, aktivis masih dianggap lawan, dan publik disuguhi narasi keberhasilan tanpa data yang bisa diuji, maka transparansi hanya akan hidup di brosur, bukan di kenyataan.
Membangun Jambi yang akuntabel bukan soal menciptakan istilah baru, melainkan keberanian membongkar mental lama yang takut diawasi. Lex Al Harisiana bisa menjadi pijakan baru, asalkan pemerintah benar-benar menjadikannya tindakan nyata bukan sekadar teks moral di atas kertas.(**)
![]()






































Discussion about this post