GMSMEDIA.CO.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, menegaskan bahwa hingga saat ini pihak legislatif belum menerima permintaan resmi dari Pemerintah Provinsi Jambi terkait rencana hibah kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah menguatnya sorotan publik terhadap wacana pemindahan dan pengalihan aset kantor Satpol PP yang saat ini berada di pusat pemerintahan Provinsi Jambi ke kawasan Taman Rimba.
“Sampai saat ini belum ada permintaan untuk persetujuan hibah itu,” kata Hafiz Fattah kepada GMSMEDIA.CO.ID, Sabtu (5/7/2025) malam.
Ia juga menyarankan agar persoalan teknis mengenai status dan mekanisme hibah tersebut dikonfirmasi lebih lanjut kepada instansi yang mengelola aset daerah.
Sementara itu, publik mempertanyakan transparansi dan prosedur pengelolaan aset pemerintah dalam wacana hibah tersebut. Sebagaimana diketahui, pengalihan barang milik daerah, termasuk dalam bentuk hibah, harus melalui mekanisme yang ketat, di antaranya penilaian aset dan persetujuan DPRD.
Pengamat kebijakan publik dan hukum di Jambi, Firmansyah, sebelumnya menyatakan bahwa proses hibah tidak bisa dilakukan secara diam-diam.
“Harus ada kajian, penilaian aset, bukti bahwa aset itu tak terpakai, ada permintaan resmi, dan yang paling penting: persetujuan DPRD. Jangan sampai terkesan keputusan diambil tanpa transparansi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar DPRD bersikap tegas dalam mengawasi setiap proses pengalihan aset milik daerah.(***)
![]()






































Discussion about this post