GMS-MEDIA.ID-Tragedi meninggalnya seorang anak berusia 8 tahun akibat tenggelam di kolam retensi kawasan Jambi Business Center (JBC) terus menuai perhatian publik. Tidak hanya menyoroti minimnya pengamanan kolam, sejumlah pihak kini mempertanyakan penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam proyek pembangunan kawasan tersebut.
Direktur Eksekutif LSM Tegakkan Aspirasi Masyarakat (TEGAR) Jambi, Erwin Munas, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai dugaan tidak diterapkannya standar K3 sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan proyek pembangunan JBC.
Menurut Erwin, informasi tersebut perlu ditelusuri secara serius oleh instansi berwenang. Sebab, penerapan K3 merupakan aspek mendasar dalam setiap kegiatan pembangunan, baik untuk melindungi pekerja selama proses konstruksi maupun menjaga keselamatan masyarakat di sekitar lokasi proyek.
“Informasi yang kami terima, proyek pembangunan JBC diduga tidak menerapkan K3. Ini tentu harus ditelusuri secara serius. Jangan sampai pembangunan hanya mengejar penyelesaian fisik, sementara aspek keselamatan justru diabaikan,” tegas Erwin.
Ia menegaskan, K3 bukan sekadar formalitas administratif untuk memenuhi persyaratan proyek. Standar keselamatan harus menjadi bagian dari seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan hingga pengoperasian fasilitas.
Erwin pun mempertanyakan apakah selama proses pembangunan JBC telah dilakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, penyediaan perlengkapan keselamatan bagi pekerja, serta penerapan prosedur keselamatan konstruksi.
Menurutnya, tragedi tenggelamnya anak berusia 8 tahun di kolam retensi JBC harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem keselamatan kawasan secara menyeluruh.
Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterimanya, kolam retensi tersebut diduga tidak dilengkapi tembok pembatas, pagar pengamanan maupun papan peringatan bahaya.
“Kolam dengan potensi bahaya seperti itu semestinya memiliki sistem pengamanan yang memadai. Harus ada pagar pembatas, rambu peringatan, akses yang terkendali, serta sarana penyelamatan. Keselamatan masyarakat tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Erwin meminta aparat penegak hukum tidak hanya menelusuri kronologi kejadian yang merenggut nyawa korban, tetapi juga memeriksa aspek perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan teknis, penerapan K3, hingga tanggung jawab pihak yang membangun dan mengelola kawasan JBC.
Ia menegaskan, apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran standar keselamatan atau kelalaian yang memiliki hubungan sebab akibat dengan peristiwa tersebut, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Sorotan terhadap persoalan keselamatan di kawasan JBC juga disampaikan Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Jambi Jakarta Raya (PERMAJA JAYA), Rian Ariansyah.
Rian menilai meninggalnya anak berusia 8 tahun di kolam retensi JBC merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya Pemerintah Kota Jambi.
Pernyataan tersebut disampaikan Rian di Mess Mahasiswa PERMAJA JAYA, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia mengaku memperoleh informasi mengenai kondisi pengamanan kolam retensi yang dinilainya memprihatinkan. Berdasarkan informasi tersebut, lokasi kolam diduga tidak dilengkapi tembok pembatas maupun pagar pengamanan. Bahkan, papan informasi yang berisi peringatan agar masyarakat tidak memasuki area berbahaya disebut tidak tersedia.
“Kami juga mendapatkan informasi bahwa lokasi kolam retensi tersebut tidak dilengkapi tembok pembatas maupun pagar pengamanan, bahkan papan informasi larangan memasuki area berbahaya saja tidak ada,” ungkap Rian.
Ia mengingatkan pemerintah agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, penyerapan anggaran maupun keuntungan pengusaha. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama.
Lebih lanjut, Rian meminta dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan proyek JBC ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaan, kata dia, perlu mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pemenuhan standar keselamatan fasilitas.
Rian juga menyinggung sejumlah persoalan yang menurut informasi dan penilaiannya telah muncul sejak awal proyek, mulai dari persoalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hingga sengketa lahan.
“Memang dari awal proyek ini diduga sudah banyak bermasalah, mulai dari AMDAL hingga sengketa lahan dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya meminta kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa secara menyeluruh terkait proyek pembangunan ini,” ujar Rian.
Tidak hanya itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi mengevaluasi tanggung jawab masing-masing pihak. Rian juga meminta aparat penegak hukum serta instansi terkait mengkaji kembali aspek perizinan JBC.
Bahkan, ia meminta izin operasional JBC dicabut apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran serius dan kelalaian yang memenuhi ketentuan hukum.
Erwin Munas kembali menegaskan bahwa tragedi tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai kecelakaan semata. Menurutnya, evaluasi terhadap penerapan K3 dalam pembangunan JBC serta sistem pengamanan kolam retensi harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh.
Ia menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak cukup diukur dari penyelesaian konstruksi maupun manfaat ekonominya. Perlindungan terhadap pekerja dan keselamatan masyarakat harus menjadi bagian utama dalam setiap proses pembangunan.
“Jangan sampai pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menimbulkan ancaman terhadap keselamatan manusia. Jika memang ditemukan tidak adanya penerapan K3 dan terdapat kelalaian, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai hukum,” tutupnya.(**)
![]()

































Discussion about this post