GMS-MEDIA.ID-Sejumlah warga Jambi yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menempuh jalur hukum. Melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Firman Keadilan, warga menyiapkan gugatan terhadap Gubernur Jambi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, serta perusahaan pemegang konsesi yang arealnya terbakar.
Ketua YLBH Firman Keadilan, Firmansyah, S.H., M.H., mengatakan langkah hukum tersebut ditempuh karena masyarakat telah lebih dari sebulan terpapar udara tidak sehat hingga berbahaya. Kabut asap menyelimuti Kota Jambi dan sejumlah kabupaten sejak akhir Agustus 2026.
Kondisi kualitas udara bahkan sempat mencapai level mengkhawatirkan. Pada 15 September 2026, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Jambi tercatat mencapai 331 atau masuk kategori berbahaya.
“Anak-anak berulang kali tidak bisa sekolah tatap muka, kasus ISPA meningkat, penerbangan tertunda, dan aktivitas ekonomi warga terganggu. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin konstitusi, dan negara wajib melindunginya,” ujar Firmansyah.
Menurut Firmansyah, ancaman karhutla bukan persoalan yang muncul secara tiba-tiba. Risiko tersebut telah diketahui sejak awal tahun. Pemprov Jambi telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla sejak 27 April 2026. Bahkan hingga awal Juni 2026, tercatat lebih dari 1.200 titik panas.
Namun, YLBH Firman Keadilan menilai berbagai langkah pemerintah provinsi belum cukup untuk mencegah meluasnya dampak karhutla maupun melindungi masyarakat dari paparan asap.
Terhadap Gubernur dan Pemprov Jambi, warga berencana mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) ke Pengadilan Negeri Jambi.
Gugatan tersebut tidak diarahkan untuk meminta ganti rugi, melainkan mendorong adanya kebijakan yang lebih konkret dalam perlindungan masyarakat. Di antaranya, penerbitan peraturan yang menjamin sistem pencegahan dan peringatan dini karhutla, penetapan ambang batas kualitas udara yang menjadi dasar penetapan status tanggap darurat, penyediaan layanan kesehatan gratis bagi korban paparan asap, pemberian sanksi tegas terhadap perusahaan yang lahannya terbakar, serta keterbukaan informasi mengenai lokasi dan luas areal yang terbakar.
Sementara terhadap perusahaan pemegang konsesi yang arealnya terbakar, YLBH Firman Keadilan akan mendorong pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami masyarakat sekaligus pemulihan lingkungan yang terdampak.
“Undang-undang menegaskan bahwa pemegang izin bertanggung jawab atas kebakaran di areal kerjanya,” kata Firmansyah.
Sebagai tahapan awal, YLBH Firman Keadilan akan menyampaikan surat notifikasi kepada Gubernur Jambi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023.
Pemerintah Provinsi Jambi akan diberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti tuntutan warga. Jika tidak ada langkah penyelesaian sebagaimana yang diharapkan, gugatan akan dilanjutkan ke pengadilan.
YLBH Firman Keadilan juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Warga dapat bergabung dalam upaya hukum tersebut maupun menyerahkan data dan bukti mengenai kerugian serta dampak yang mereka alami akibat kabut asap.
Bagi YLBH Firman Keadilan, persoalan karhutla tidak berhenti pada munculnya asap dan turunnya kualitas udara. Ketika masyarakat kehilangan hak untuk menghirup udara yang sehat, aktivitas pendidikan terganggu, kesehatan terancam, dan roda ekonomi terdampak, maka persoalan tersebut menuntut pertanggungjawaban dan tindakan nyata dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan maupun tanggung jawab hukum.(**)
![]()






































Discussion about this post