• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
GMS Media
No Result
View All Result
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah
GMS Media
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah

Beranda » “Pasang Badan” Anggota DPRD Kota Jambi Menyesatkan Publik

“Pasang Badan” Anggota DPRD Kota Jambi Menyesatkan Publik

by admin
17/09/2026
in Opini
Joni Ismed, SE dan Firmansyah,SH., MH

Joni Ismed, SE dan Firmansyah,SH., MH

PostTweetSendScan

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H., Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Firman Keadilan

 

PERNYATAAN salah satu anggota DPRD Kota Jambi dalam rapat dengar pendapat yang menyatakan kesiapannya untuk “pasang badan” bahkan menggantikan posisi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) apabila yang bersangkutan dipidana karena membuka blokir atau “zona merah” atas bidang-bidang tanah yang selama ini diblokir atas permintaan Pertamina, patut disesalkan.

Pernyataan tersebut mungkin terdengar heroik bagi masyarakat yang menjadi korban persoalan zona merah, khususnya warga yang sertipikat tanahnya tertahan akibat permintaan pemblokiran dari Pertamina. Namun, jika dilihat dari perspektif hukum pidana, pernyataan tersebut keliru dan berpotensi membentuk pemahaman yang menyesatkan di tengah masyarakat.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya bersifat personal. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya sendiri. Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana kecuali berdasarkan perbuatan yang dilakukannya sendiri dan kesalahannya sendiri.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana melekat kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain hanya karena adanya jabatan, hubungan politik, ataupun pernyataan kesediaan untuk “berkorban”.

Tidak dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia mekanisme “penggantian terdakwa” atau pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang lain berdasarkan pernyataan politik. Karena itu, apabila seorang pejabat diduga melakukan tindak pidana dalam menjalankan kewenangannya, proses hukum tetap akan menilai perbuatan, kewenangan, unsur kesalahan, serta bukti yang berkaitan dengan pejabat tersebut.

Persoalannya menjadi lebih serius apabila pernyataan politik semacam itu justru membuat masyarakat korban zona merah berharap adanya mekanisme hukum yang sebenarnya tidak tersedia. Warga membutuhkan kepastian mengenai status tanah dan sertipikat mereka, bukan sekadar pernyataan simbolik yang tidak mempunyai konsekuensi hukum terhadap pertanggungjawaban pidana.

Jika Kepala Kantor BPN memiliki dasar hukum untuk membuka blokir atau menyelesaikan persoalan zona merah, maka yang semestinya dikedepankan adalah kajian yuridis dan administratif mengenai dasar pemblokiran sertipikat tersebut, termasuk alasan, prosedur, kewenangan, serta kepentingan hukum yang menjadi dasar permintaan pemblokiran.
Menurut pandangan saya justru kepala BPN dalam posisi sulit, dimata warga korban zona merah seolah kepala BPN dzolim mempersulit warga yang memiliki sertipikat, padahal kepala BPN dalam hal ini menegakkan aturan dan memjalankan tugas, seharusnya kita memberikan kepastian dan payung hukum agar BPN dapat bekerja dengan baik.
Penyelesaian masalah ini semestinya ditempuh melalui mekanisme administratif yang tersedia sesuai ketentuan pertanahan. Apabila terdapat keputusan atau tindakan administrasi yang dianggap merugikan masyarakat dan diduga bertentangan dengan hukum, tersedia pula mekanisme hukum untuk mengujinya melalui jalur peradilan tata usaha negara sesuai kewenangan dan objek sengketanya.

DPRD memiliki ruang pengawasan yang dapat digunakan secara konstruktif. DPRD dapat memanggil pihak BPN dan Pertamina dalam forum resmi untuk meminta penjelasan mengenai dasar hukum pemblokiran, status bidang tanah, prosedur yang telah ditempuh, serta alasan sertipikat warga belum dapat diproses sebagaimana mestinya.

Langkah semacam itu jauh lebih substansial dibandingkan sekadar pernyataan “pasang badan” yang tidak dikenal sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban pidana.

Keberpihakan anggota DPRD kepada masyarakat yang sedang menghadapi persoalan pertanahan tentu merupakan bagian dari fungsi representasi politik. Namun, keberpihakan tersebut tetap harus disampaikan dengan pijakan hukum yang benar. Empati politik tidak seharusnya melahirkan pemahaman hukum yang keliru di tengah masyarakat.

Sebagai advokat yang concern terhadap perlindungan hak atas tanah masyarakat, saya berpandangan bahwa persoalan zona merah harus diselesaikan melalui jalur hukum dan administratif yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat membutuhkan kepastian hukum yang nyata mengenai tanah dan sertipikat mereka. Karena itu, penyelesaian persoalan zona merah seharusnya tidak berhenti pada retorika politik, tetapi harus diarahkan pada pembukaan fakta hukum, pemeriksaan dasar pemblokiran, serta penggunaan seluruh mekanisme peradilan yang tersedia bagi masyarakat.(**)

Loading

Tags: AnggotaDPRDKotaJambiFirmansyahForumWargaTolakZonaMerahJoniIsmedPasang badanZonaMerah
Previous Post

Replik di PTUN Jambi, Kuasa Hukum Warga Optimistis Gugatan terhadap Wali Kota Dikabulkan

Next Post

Mobile Banking Bank Jambi Kembali Aktif, Nasabah Diminta Perbarui Aplikasi

Next Post
Oplus_131072

Mobile Banking Bank Jambi Kembali Aktif, Nasabah Diminta Perbarui Aplikasi

Bank Jambi Ingatkan Nasabah, Aktivasi Mobile Banking Gratis

Bank Jambi Ingatkan Nasabah, Aktivasi Mobile Banking Gratis dan Hanya di Kantor

Firmansyah, SH.MH., dan Gubernur Jambi, Al Haris

Masyarakat Jambi Melalui YLBH Firman Keadilan Siapkan Gugatan terhadap Gubernur Jambi dan Perusahaan Penyebab Karhutla

Bank Jambi Gelar Gebyar Akhir Tahun  Pembebasan Sejumlah Biaya Kredit

Gebyar Akhir Tahun Bank Jambi, Debitur Baru dan Lama Nikmati Pembebasan Sejumlah Biaya Kredit

Yuskandar, SH

Gugatan Wali Kota Jambi Masuk Tahap Pembuktian, Kuasa Hukum Warga Siapkan Legalitas Kantor Hukum

Discussion about this post

Iklan

  • Trending
  • Comments
  • Latest

In Memoriam dr. H. Abdul Hamid Syam: Arsitek Kesehatan Jambi Telah Berpulang

29/07/2025
foto dokumen aset Pertamina

Ribuan Warga Kota Jambi Terkepung Zona Merah Pertamina, SHM Tak Bisa Dialihkan

09/08/2025
Foto Berkas Laporan di Bareskrim Mabes Polri. foto: istimewa

Gubernur Jambi Dilaporkan ke Bareskrim Polri

13/06/2025
Nukman (35), saat melaporkan AS ke Polsek Merlung. foto : gmsmedia

Tak Terima Ditegur karena Pukul Istri, Oknum Wartawan Diadukan ke Polisi

06/06/2025
Kantor Satpol PP Provinsi Jambi. foto : Facebook

Isu Hibah Kantor Satpol PP ke Kejati Jambi Menguat, Publik Pertanyakan Transparansi dan Prosedur Aset

05/07/2025
Yuskandar, SH

Warga Gugat Wali Kota Jambi ke Pengadilan TUN, Soal Perwali Pengelolaan Sampah dan Kampung Bahagia

13/07/2026
DPP Gersuma Gelar Rapat Pembentukan Panitia Pelantikan. foto : istimewa.

DPP Gerakan Sumatera Maju (GERSUMA) Jadwalkan Deklarasi dan Pelantikan

15/03/2025
Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah dan Gubernur Alharis. Foto Kantor Satpol-PP. foto : Istimewa

Ketua DPRD Jambi: Belum Ada Permintaan Persetujuan Hibah Kantor Satpol PP

05/07/2025
Firmansyah, SH.MH

Gaji ke-13 Tak Dibayar, Pemkab Batang Hari dan Sarolangun Berpotensi Digugat: Antara Hak ASN dan Tanggung Jawab Pemerintah

27/06/2026
Direktur Eksekutif LSM Tegar, Erwin Munas dan foto Karcis Parkir RSUD H Hanafie Bungo. foto : istimewa

Pungutan Liar di RSUD H. Hanafie? LSM TEGAR Desak Bupati Copot Pengelola Parkir

26/07/2025
Rakernas dan Deklarasi HMTN-MP

38 DPW Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih (HMTN-MP) Hadiri Deklarasi dan Rakernas

0

Pentingnya Governansi Dalam Pengelolaan Industri Jasa Keuangan

0
Oplus_131072

UM Jambi Gelar Launching PMB 2025: Komitmen Pengembangan Pendidikan Berkualitas

0
Kegiatan Media Gathering BEI Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Grand Makmur, Jelutung. foto : BEI

Tahun ini, BEI Jambi Targetkan  25.000 Investor Baru

0
Santri PKP Al Hidayah Foto Bersama Usai Melakukan Kunjungan Belajar ke DPRD Provinsi Jambi. foto I Istimewa

Santri PKP Al Hidayah Provinsi Jambi Kunjungan Belajar ke DPRD Provinsi Jambi

0
National Geographic Apparel - lifestyle brand terkemuka bagi para Urban Explorers - membuka pintunya hari ini di Pondok Indah Mall 1, Lantai Dasar.

National Geographic Apparel Memulai Debutnya di Indonesia di Pondok Indah Mall 1

0
Kolaborasi Eklusif Oppo bersama Timnas Indonesia. foto : Oppo

Beli Reno13 F 5G dan Dapatkan Phone Case & Wallet Edisi Spesial Timnas Indonesia!

0
Spotify menghadirkan ‘This Is Taylor Swift: A Spotify Playlist Experience’ ke Jakarta! Mulai 14-17 Februari 2025 di SCBD,

This Is Taylor Swift: A Spotify Playlist Experience’ hadir di Jakarta

0
Al Haris dan Abdullah Sani usai pelantikan di Istana Negara. Foto I Istimewa

Sah, Al Haris dan Abdullah Sani Jabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Periode 2025 – 2030

0
Touring Bersama Sepeda Motor Yamaha. foto: Yamaha Jambi

Fitur-Fitur Canggih yang Dukung Pengalaman Touring Semakin Nyaman & Menyenangkan

0
foto : ilustrasi

Polda Akui Hibah Gedung Dinsos Masih Penjajakan, YLBH Firman Keadilan Desak Gubernur Jambi Kaji Ulang

20/11/2026
Foto : ilustrasi

Proyek JBC Diduga Abaikan Standar K3, Erwin Munas Soroti Keselamatan, PERMAJA JAYA Desak Evaluasi

19/11/2026
Tim Damkartan Kota Jambi Evakuasi Korban Tenggelam

Kolam Retensi JBC Jambi Telan Korban, Bocah 8 Meninggal Dunia

19/11/2026
Founder YLBH Firman Keadilan, Dr (c).Firmansyah, S.H., M.H dan Foto bersama Rektor Universitas Batanghari, Dr. Yunan Surono, S.E., M.M.

Siapa Pemilik Unbari?

08/11/2026
Gubernur Jambi Al Haris saat menyerahkan Juara 1 kepada Bank Jambi sebagai Bank Terinklusi.

Jambi Financial Fest 2026: Bank Jambi Juara 1 Bank Terinklusi, Direktur Operasional Raih Juara 3

28/10/2026
Karyawan Distrik Selaro bersama mitra kontraktor PT Bumi Persada Permai (BPP) menggelar salat Istisqa dan doa bersama di Lapangan Sepak Bola Distrik Selaro, Jumat (23/10/2026).

Hadapi Kemarau, Distrik Selaro Gelar Salat Istisqa dan Doa Bersama

24/10/2026
Bank Jambi Sabet Predikat "Sangat Bagus" di The  Finance Award 2026.
Foto dok Bank Jambi

Bank Jambi Raih Predikat “Sangat Bagus” di The Finance Award 2026, Catat Nilai 83,54

23/10/2026
Suasana Salat Istisqa yang digelar PT Buma Persada Permai di Halaman Parkir Kantor, Jumat (23/10/2026)

PT Bumi Persada Permai Gelar Salat Istisqa, Santuni 44 Anak Yatim Piatu di Tengah Ancaman Karhutla

23/10/2026
Firmansyah, SH, MH, Founder YLBH Firman Keadilan

Bola Panas Zona Merah Jambi Beralih dari BPN ke Perbankan, Warga Masih Dibayangi Ketidakpastian

21/10/2026
Kuasa Hukum Penggugat dari YLBH Firman Keadilan, Firmansyah foto bersama dengan saksi usai sidang di PTUN Jambi, Rabu (21/10/2026)

Warga Minta TPS Sampah Dibangun Kembali, Terpaksa Bakar dan Timbun Sampah di Rumah

21/10/2026

Beranda -- Disclaimer -- Redaksi -- Pedoman Media Siber -- Kode Etik -- SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Bisnis
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Ragam
  • Pemerintahan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Daerah