GMS-MEDIA.ID-Munculnya sorotan publik terhadap pelaksanaan sejumlah proyek swakelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bungo mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif LSM TEGAR (Tegakkan Aspirasi Rakyat), Erwin Munas.
Erwin menilai kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bungo sejauh ini sudah cukup mumpuni dan pelaksanaan kegiatan dinilai telah mengarah pada keterbukaan serta transparansi.
Pernyataan tersebut disampaikan Erwin menyikapi pemberitaan mengenai dugaan korupsi dalam sejumlah kegiatan swakelola Dinas PUPR Bungo dengan nilai anggaran yang disebut mencapai Rp19,4 miliar.
Menurut Erwin, munculnya sorotan terhadap penggunaan anggaran pembangunan merupakan hal yang wajar sebagai bentuk kontrol sosial.
Namun, pengawasan tidak semestinya hanya diarahkan kepada pemerintah daerah, melainkan juga perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak rekanan.
“Plt Kadis PUPR sudah mumpuni dan sudah transparan. Jadi, semua elemen masyarakat harus mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan rekanan,” ujar Erwin.
Ia menegaskan, apabila ditemukan kesalahan teknis maupun ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan, masyarakat dapat menyampaikannya secara langsung kepada pihak rekanan agar segera dilakukan perbaikan sesuai ketentuan.
“Kalau ada kesalahan teknis di lapangan, bisa langsung menegur pihak rekanan kalau ada ketidaksesuaian pekerjaan,” katanya.
Erwin juga menyatakan LSM TEGAR pada prinsipnya mendukung berbagai kegiatan swakelola yang dilaksanakan Dinas PUPR Kabupaten Bungo. Namun, dukungan tersebut tetap harus dibarengi dengan pengawasan terhadap kualitas dan mutu pekerjaan.
“Kita mendukung semua kegiatan swakelola oleh Dinas PUPR, tapi kita harus awasi juga mutu pekerjaan tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, proyek swakelola Dinas PUPR Kabupaten Bungo menjadi sorotan setelah beredar tuntutan sejumlah elemen masyarakat yang meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta mendesak Bupati Bungo mengevaluasi posisi Plt Kepala Dinas PUPR.
Dalam sorotan tersebut, terdapat delapan paket kegiatan swakelola dengan total anggaran sekitar Rp19,4 miliar. Di antaranya pekerjaan drainase perkotaan dengan akumulasi anggaran sekitar Rp4,5 miliar dan pemeliharaan jalan kabupaten sekitar Rp8,19 miliar.
Sejumlah pihak sebelumnya meminta adanya pemeriksaan terhadap kesesuaian antara administrasi, volume dan mutu pekerjaan dengan kondisi fisik di lapangan.
Menanggapi polemik tersebut, Erwin kembali menekankan pentingnya pengawasan bersama. Menurutnya, kontrol terhadap pekerjaan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat pengawasan, tetapi juga masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.
Ia berharap setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran daerah benar-benar menghasilkan infrastruktur berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat Bungo.
Dengan demikian, dukungan terhadap program pembangunan tetap berjalan, sementara pengawasan terhadap mutu, volume dan kesesuaian pekerjaan di lapangan juga dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan.(zir)
![]()






































Discussion about this post