GMS-MEDIA.ID-Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jambi, Sapuan Ansori, menyatakan hingga kini pihaknya belum menerima secara resmi laporan dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada Wakil Ketua DPRD Jambi, Ivan Wirata. Padahal, berdasarkan dokumen pengaduan yang beredar, laporan tersebut telah disusun dan diajukan oleh kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Siginjai, yakni Beny Junaidi, S.H. dan Nofriyanto, S.H., tertanggal 23 Juni 2026.
Dalam surat bernomor 049/LBHS/VI/2026 itu, pengadu melaporkan dugaan pelanggaran etik terkait pernyataan Ivan Wirata yang secara terbuka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan “Jambi Mantap” di hadapan massa aksi.
Pengadu menilai sikap tersebut tidak mencerminkan posisi sebagai wakil rakyat yang seharusnya bersikap netral dan menyerap seluruh aspirasi masyarakat.
Sapuan Ansori menegaskan, apabila laporan tersebut telah diterima secara administratif oleh BK, maka pihaknya akan memproses sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kalau sudah masuk secara resmi, tentu akan kami pelajari dan tindaklanjuti sesuai tata beracara di Badan Kehormatan,” ujarnya.
Secara mekanisme, Badan Kehormatan DPRD memang baru dapat memproses dugaan pelanggaran setelah adanya laporan resmi dari masyarakat atau pihak terkait.
Setelah laporan diterima, BK akan melakukan tahapan verifikasi dan pemeriksaan awal terhadap substansi pengaduan. Selanjutnya, pihak teradu dapat dipanggil untuk memberikan klarifikasi, termasuk menghadirkan saksi atau bukti pendukung.
Dalam prosesnya, BK juga akan melakukan penyelidikan internal sebelum mengambil kesimpulan apakah terdapat pelanggaran kode etik atau tidak. Jika terbukti, BK memiliki kewenangan untuk merekomendasikan sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian.
Dalam dokumen laporan yang beredar, pengadu juga menegaskan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai warga masyarakat Jambi yang merasa dirugikan atas pernyataan tersebut. Bahkan, pengadu menilai tindakan terlapor telah melampaui fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan terhadap eksekutif.
Meski demikian, hingga saat ini proses di Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jambi masih menunggu kepastian masuknya laporan secara resmi sebelum dapat ditindaklanjuti lebih lanjut. (**)
![]()






































Discussion about this post