GMS-MEDIA.ID– Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jambi atas dugaan pelanggaran kode etik, Selasa (23/6/2026).
Laporan tersebut diajukan oleh Dedy Verisandy mewakili masyarakat Jambi melalui kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Siginjai, yakni Beny Junaidi, S.H. dan Nofriyanto, S.H.
Pengaduan itu berkaitan dengan pernyataan Ivan Wirata yang secara terbuka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program “Jambi Mantap”. Pernyataan tersebut dinilai tidak mencerminkan posisi sebagai wakil rakyat.
Dalam laporan disebutkan, dukungan itu disampaikan Ivan Wirata saat menghadapi massa aksi pendukung program MBG di Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, 19 Juni 2026. Saat itu, ia disebut meneriakkan kalimat, “Lanjutkan Program MBG biar Mantap, kalau tidak dilanjutkan Jambi tidak Mantap.”
Kuasa hukum pengadu menilai pernyataan tersebut mencederai prinsip demokrasi, karena tidak semua masyarakat Jambi memiliki pandangan yang sama terhadap program tersebut.
“Sebagai wakil rakyat, seharusnya yang bersangkutan menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat secara menyeluruh, bukan justru menunjukkan keberpihakan secara terbuka terhadap program pemerintah,” ujar Beny Junaidi.
Selain itu, pengadu juga menilai tindakan tersebut melampaui tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki peran pengawasan terhadap eksekutif. Sikap tersebut dinilai mencerminkan keberpihakan yang tidak sesuai dengan posisi DPRD sebagai lembaga kontrol.
“Ini bukan sekadar pernyataan biasa, tetapi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik karena tidak sesuai dengan sumpah jabatan dan tata tertib DPRD,” tambah Nofriyanto.
Dalam petitumnya, pengadu meminta Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jambi menerima dan mengabulkan laporan tersebut, serta menyatakan Ivan Wirata terbukti melanggar kode etik. Mereka juga mendesak agar yang bersangkutan dijatuhi sanksi tegas hingga pemberhentian dari jabatan Wakil Ketua DPRD.
Hingga berita ini diturunkan, Ivan Wirata belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan media melalui nomor kontaknya juga belum mendapat respons.(**)
![]()






































Discussion about this post