GMSMEDIA.CO.ID-Pemerintah Kota Jambi terus berupaya menyelesaikan polemik ribuan sertipikat tanah warga yang diklaim sebagai aset Barang Milik Negara (BMN) milik PT Pertamina EP. Namun, ketidakhadiran pihak Pertamina dalam rapat pembahasan resmi pada Senin malam (24/11/2025), membuat proses klarifikasi kembali berjalan lambat.
Rapat yang berlangsung di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi itu dipimpin langsung Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dan Sekda Kota Jambi H. A. Ridwan. Turut hadir Kepala BPN Kota Jambi Ridho Gunarsa Ali, Kepala KPKNL Jambi Kiki Nurman, perwakilan Kabinda serta sejumlah pejabat lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa sekitar 5.506 sertipikat tanah warga di tujuh wilayah Kota Jambi masuk dalam kawasan yang diklaim sebagai BMN. Lokasi yang terdampak meliputi Simpang III Sipin, Mayang Mangurai, Kenali Asam, Kenali Asam Bawah, Kenali Asam Atas, Paal Lima, dan Suka Karya. Tanah-tanah tersebut diketahui telah ditempati puluhan tahun oleh warga dan sebagian besar memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) serta membayar pajak resmi.
Wali Kota Maulana menegaskan Pemkot Jambi tidak akan tinggal diam terhadap keresahan masyarakat atas status tanah yang selama ini mereka kuasai secara legal. “Kami di daerah akan terus mengawal sampai tuntas. Penyelesaian kewenangannya ada di pusat, tetapi masyarakat tidak boleh dirugikan,” ujarnya. Ia juga mengingatkan warga untuk tetap mengikuti jalur hukum yang berlaku agar situasi tetap kondusif. “Kami tidak ingin terjadi konflik sosial. Pemerintah bersama Forkopimda berkomitmen memperjuangkan hak masyarakat,” tegasnya.
Namun demikian, absennya Pertamina dalam rapat yang telah dijadwalkan menimbulkan kekecewaan. “Informasinya mereka ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun kami tetap berjuang karena keputusan final berada di tangan Menteri Keuangan,” kata Maulana. Ketidakhadiran Pertamina dinilai memperpanjang proses penyelesaian dan memperburuk keresahan warga.
Sejumlah warga yang hadir menyampaikan langsung keberatan mereka. Suprayitno, warga Kenali Asam, menyebut selama bertahun-tahun tidak pernah ada persoalan mengenai tanah yang ditempatinya. “Alhamdulillah Pak Wali Kota tanggap. Tapi kami tetap cemas karena tiba-tiba ada klaim seperti ini,” ujarnya. Senada dengan itu, Samsul Bahri menegaskan warga akan tetap memperjuangkan haknya. “Kami membayar PBB setiap tahun dan punya sertipikat resmi. Tiba-tiba lahan ini dibilang milik Pertamina. Kami minta kepastian,” katanya.
Pemerintah Kota sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi, Komisi II DPR RI, hingga audiensi dengan Kementerian ATR/BPN. Penyelesaian sengketa ini diharapkan mengacu pada Perpres 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, sehingga hak warga tetap mendapat perlindungan.
Hingga kini, ribuan warga terdampak masih menanti kejelasan sikap pemerintah pusat dan kesediaan Pertamina untuk duduk bersama dalam penyelesaian persoalan zona merah tersebut. Mereka berharap proses ini tidak terus berlarut dan mengancam kepastian hukum atas tanah yang telah diwariskan lintas generasi.(**)
![]()






































Discussion about this post