GMSMEDIA.CO.ID-Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi menegaskan bahwa laporan dugaan penggelapan sertipikat milik nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jambi tetap berjalan sesuai prosedur. Penyidik memastikan telah mempertemukan pelapor dengan pihak bank dalam proses klarifikasi.
“Iya, laporannya sudah diproses. Sudah ketemu juga pelapornya sama pihak bank itu,” ujar penyidik Ditreskrimum Polda Jambi, Revi Harda, saat dikonfirmasi via WA, Jum’at (28/11/2025).
Pertemuan tersebut merupakan rangkaian penyelidikan atas dugaan penggelapan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5731 atas nama Joni Ardiansyah, yang hingga kini belum dikembalikan meskipun kredit telah dilunasi pada Desember 2024.
Kasus ini dilaporkan oleh LBH Siginjai ke Kapolda Jambi cq. Ditreskrimsus melalui surat resmi bernomor 035/LBH.SIGINJAI/VII/2025 tertanggal 24 Juli 2025. Laporan itu mewakili dua nasabah, Emawati dan Joni Ardiansyah, berdasarkan surat kuasa 15 Juli 2025.
Kuasa hukum LBH Siginjai, Firmansyah, menjelaskan kliennya telah menyelesaikan pinjaman sebesar Rp180 juta lebih cepat dari jadwal. Namun, pihak bank tidak segera mengembalikan sertifikat agunan milik nasabah tersebut.
“Klien kami sudah beberapa kali datang ke BSI dan berkomunikasi dengan salah satu karyawan berinisial MSF. Tapi sertifikat itu tetap tidak dikembalikan,” ujar Firmansyah.
Akibat penahanan sertipikat tanpa dasar yang jelas itu, nilai kerugian materil nasabah ditaksir mencapai Rp300 juta dari total nilai rumah sekitar Rp600 juta.
LBH menilai perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana perlindungan konsumen dan penggelapan, sehingga meminta penyidik memeriksa tiga pihak yang dianggap bertanggung jawab: RSR, mantan pimpinan BRI Syariah KCP, MSF karyawan BSI KCP Jambi, serta pimpinan BSI KCP Jambi saat ini.
Firmansyah mengecam sikap BSI karena baru memberi tahu melalui penyidik bahwa sertifikat dapat diambil oleh nasabah.
“Ini jelas sikap arogan. Sertifikat itu milik nasabah. Setelah hampir setahun ditahan dan sampai kami laporkan, mereka malah sampaikan lewat polisi bahwa bisa diambil di BSI,” tegasnya.
Menurutnya, hal itu menunjukkan tidak adanya itikad baik dari pihak bank.
“Seharusnya BSI menyurati nasabah secara resmi. Kalau memang mau mengembalikan sertifikat, ya langsung diberikan kepada pemilik. Bukan seolah-olah mereka tidak bersalah,” kritiknya.
Firmansyah memastikan proses hukum harus tetap berlanjut meskipun bank menyatakan siap mengembalikan sertifikat tersebut.
“Ini bukan soal sertifikatnya. Ada dugaan tindak pidana yang harus diproses sampai tuntas,” ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak BSI KCP Jambi belum memberikan penjelasan resmi terkait penahanan sertifikat maupun perkembangan penanganan internal atas laporan tersebut.
Penyidik menyebut proses penyelidikan masih terus berjalan dan perkembangan selanjutnya akan disampaikan setelah ada pendalaman lebih lanjut.(zir)
![]()






































Discussion about this post