GMSMEDIA.CO.ID-Ledakan kemarahan warga Kenali Asam,Kota Jambi terhadap penetapan zona merah memuncak dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Pertamina EP Jambi, Senin (24/11/2025). Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Warga Tolak Zona Merah mengeluarkan ultimatum keras: Pertamina diberikan waktu 7×24 jam untuk memberikan kejelasan, sebelum warga menutup akses jalan menuju sumur minyak di kawasan pemukiman.
Aksi berlangsung tegang sejak pagi. Massa datang membawa keranda mayat sebagai simbol matinya hak-hak masyarakat akibat pemblokiran Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pembatasan ruang hidup mereka. Warga menilai status zona merah ditetapkan sepihak tanpa sosialisasi, dan langsung menimbulkan dampak besar terhadap aktivitas ekonomi maupun administrasi.
“Jika dalam tujuh kali dua puluh empat jam tidak ada kejelasan, kami sendiri yang akan menutup akses jalan menuju sumur Pertamina,” teriak salah satu orator dari mobil komando. Pernyataan itu disambut teriakan setuju, menegaskan ketegangan antara warga dan perusahaan migas tersebut.
Koordinator aksi, Syamsul Bahri, menegaskan bahwa warga sudah terlalu lama dirugikan. Ia mengatakan pemblokiran SHM membuat tanah warga tidak bisa diagunkan, tidak bisa diwariskan, dan menghambat berbagai proses administrasi. “Hak masyarakat harus dikembalikan. Jangan rugikan kami dengan keputusan sepihak seperti ini,” ujarnya.
Warga menyatakan tiga tuntutan utama kepada Pertamina: mencabut status zona merah, membuka data dasar penetapan zona tersebut, dan meminta DJKN serta BPN menghapus blokir SHM. Menurut warga, tanpa pemenuhan tiga tuntutan itu, ruang hidup mereka tidak akan kembali normal.
Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian melakukan penjagaan ketat. Perwakilan warga menunggu kesempatan menyerahkan tuntutan resmi kepada pihak Pertamina EP Jambi.
Massa menegaskan bahwa ultimatum ini bukan ancaman kosong. Jika tidak ada jawaban resmi dalam 7×24 jam, akses ke sumur minyak akan ditutup dan aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar siap digelar. Warga menyebut langkah ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merampas hak mereka secara sepihak.(**)
![]()






































Discussion about this post