GMSMEDIA.CO.ID-Ketegangan antara pekerja Muhammad Amin dan petugas keamanan PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT Agrindo) di area kebun perusahaan dinilai tidak semestinya terjadi. Sebab, sebelum kegiatan pembuatan parit pemisah atau parit gajah dimulai, kuasa hukum Muhammad Amin telah terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada pihak perusahaan.
Surat pemberitahuan itu disampaikan pada 27 Oktober 2025 oleh kuasa hukum Muhammad Amin, Mufni Maulid, SH, dan Fernando Donalko, SH. Dalam surat tersebut, mereka memberi tahu PT Agrindo bahwa klien mereka akan melakukan aktivitas penguasaan lahan pada area eks HGU PT Agrindo, sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 115/BPN/2021/51/TPHP/2021 yang menyebut Muhammad Amin sebagai subjek penerima tanah di luar area HGU perusahaan.
Surat tersebut juga memuat permintaan agar perusahaan secara itikad baik mengosongkan lahan dimaksud dalam waktu lima hari sejak pemberitahuan disampaikan. Selain itu, kuasa hukum membuka ruang musyawarah dengan mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi oleh pihak PT Agrindo. Namun, hingga kegiatan pembuatan parit dilakukan, surat tersebut tidak pernah direspons.
Akibatnya, pada Selasa (11/11/2025), puluhan pekerja Muhammad Amin yang tengah membuat parit gajah di lokasi dihalangi oleh petugas keamanan PT Agrindo. Para petugas mengaku bertindak atas perintah manajemen untuk menghentikan kegiatan tersebut. Situasi di lapangan sempat memanas dan terjadi perdebatan antara kedua pihak, sebelum akhirnya disepakati bahwa pimpinan masing-masing akan dipertemukan di lokasi pada Rabu (12/11/2025) untuk mencari jalan keluar.
Kuasa hukum Muhammad Amin, Mufni Maulid, SH, menilai sikap perusahaan tersebut janggal dan tidak mencerminkan itikad baik. “Kami sudah menyampaikan surat pemberitahuan secara resmi dan terbuka. Mestinya kalau memang ada keberatan atau tanggapan, disampaikan melalui jalur komunikasi yang jelas, bukan dengan mengerahkan petugas keamanan untuk menghadang pekerja,” ujar Mufni.
Ia menegaskan, langkah kliennya membuat parit gajah adalah bentuk nyata penguasaan lahan yang sudah menjadi hak berdasarkan keputusan pemerintah daerah. “Parit itu batas alami agar jelas mana tanah milik klien kami dan mana wilayah HGU perusahaan. Tidak ada pelanggaran di situ,” tegasnya.
Mufni juga mengingatkan agar PT Agrindo tidak melakukan kegiatan di luar area HGU-nya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, hal itu dapat menimbulkan preseden buruk dan berpotensi menjadi dasar evaluasi terhadap izin usaha perkebunan (IUP) perusahaan tersebut.
Konflik lahan antara Muhammad Amin dan PT Agrindo diketahui telah berlangsung cukup lama dan bahkan telah melalui sejumlah proses hukum. Hingga berita ini diterbitkan, gmsmedia.co.id masih berupaya mendapatkan tanggapan resmi dari pihak manajemen PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa.(**)
![]()






































Discussion about this post