GMSMEDIA.CO.ID-Aliansi Pembela Rakyat Jambi (APRJ) kembali menggelar aksi menuntut kejelasan penanganan hukum atas kasus dugaan perambahan kawasan hutan yang melibatkan nama Sucipto Yudodiharjo dan rekan-rekannya. Aksi berlangsung di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kamis (6/11/2025) lalu, diikuti puluhan aktivis, mahasiswa, dan petani.
Dalam aksinya, massa APRJ menyegel pintu masuk kantor Dinas Kehutanan sebagai bentuk protes terhadap lambannya proses hukum. Mereka menilai laporan dugaan tindak pidana perambahan kawasan hutan yang sudah dilaporkan sejak sembilan bulan lalu mandek tanpa kejelasan.
“Kita minta kasus ini ditindaklanjuti karena faktanya jelas. Sucipto tertangkap tangan membuka lahan hutan tanpa izin untuk dijadikan kebun sawit. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan hukum,” ujar Aidil, perwakilan APRJ yang juga aktivis tani.
Menurut Aidil, bukti penangkapan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) telah cukup kuat, namun Dinas Kehutanan justru merespons laporan tersebut dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang hanya berisi verifikasi peta kawasan hutan. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembelokan perkara.
“Bukannya menindak pelaku, malah memutarbalikkan proses hukum. Kami menduga ada penyalahgunaan wewenang bahkan potensi korupsi,” tegas Aidil.
APRJ menilai Dinas Kehutanan terkesan melindungi pengusaha perambah hutan. Mereka menuntut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memeriksa pejabat yang menerbitkan SP2HP tersebut dan menjelaskan mengapa penyidikan terhadap Sucipto tidak berlanjut. Selain itu, massa juga mendesak Polda Jambi menindaklanjuti laporan masyarakat dan menegakkan hukum secara transparan tanpa tebang pilih.
Berdasarkan dokumen yang diterima APRJ, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebelumnya telah mengeluarkan surat resmi bernomor P.09/Dishut/PPNS/III/2025 tertanggal 10 Maret 2025, ditujukan kepada Sucipto Yudodiharjo. Surat itu meminta keterangan terkait temuan kegiatan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Surat yang ditandatangani Kabid Perlindungan dan KSDAE, Rusdihendra, SH, atas nama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi itu menyebutkan hasil patroli Polhut pada awal Februari 2025 menemukan aktivitas pemeliharaan dan panen sawit di dalam kawasan hutan. Sucipto pun dipanggil untuk memberikan keterangan pada 13 Maret 2025 di ruang Kepala Bidang PKSDAE, dengan kewajiban membawa dokumen perizinan terkait.
Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai hasil pemeriksaan tersebut. APRJ menilai proses hukum berhenti di tengah jalan dan tidak ada transparansi dari Dinas Kehutanan maupun aparat penegak hukum.
“Kami melihat ada upaya pembiaran dan perlindungan terhadap pelaku perambahan. Ini yang kami lawan,” tegas. (**)
![]()






































Discussion about this post