GMSMEDIA.CO.ID-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat literasi, inklusi, dan ekosistem keuangan syariah nasional melalui penyelenggaraan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2025 yang digelar di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, 6–9 November 2025. Kegiatan yang melibatkan pelaku industri jasa keuangan syariah, asosiasi, SRO, serta kementerian dan lembaga terkait ini mengusung tema “Keuangan Syariah untuk Semua, Kesejahteraan untuk Bangsa.”
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa keuangan syariah memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Menurutnya, keuangan syariah memberikan banyak manfaat, terutama dalam mendorong pemerataan ekonomi sebagaimana visi Presiden untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, distribusi kekayaan dapat berjalan lebih adil sehingga kesenjangan ekonomi semakin berkurang.
Friderica juga menyebutkan bahwa industri keuangan syariah Indonesia terus mencatat pertumbuhan positif dengan total aset mencapai Rp3.050 triliun, meningkat 11,3 persen secara tahunan. Aset tersebut terdiri atas perbankan syariah sebesar Rp975,9 triliun, pasar modal syariah Rp1.896,2 triliun, dan industri keuangan nonbank syariah Rp178,7 triliun. Ia menyoroti empat tantangan utama dalam pengembangan keuangan syariah, yakni pengembangan dan inovasi produk, penetrasi pasar, pemerataan akses, dan pemahaman masyarakat. Karena itu, inovasi produk, perluasan jangkauan layanan, serta edukasi publik perlu terus diperkuat agar masyarakat semakin percaya dan paham terhadap produk keuangan syariah.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Ia menyebutkan, lebih dari 57 juta pelaku UMKM tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi pilar utama pemerataan ekonomi. Maman menilai metode konvensional sudah tidak memadai untuk menjangkau seluruh pelaku UMKM, sehingga inovasi teknologi dan digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak agar layanan dan pemberdayaan dapat merata.
Maman juga mengungkapkan bahwa Kementerian UMKM tengah menyiapkan sistem digital nasional bernama Sapa UMKM, sebuah super app yang akan menjadi wadah komunikasi dan pengaduan bagi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia. Aplikasi ini akan menjadi penghubung antara kementerian, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku UMKM dalam satu sistem terintegrasi. Ia menyebut, langkah ini merupakan bentuk keadilan sosial bagi seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah.
Selain itu, Maman memberikan apresiasi kepada OJK atas dukungan dalam penerbitan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Regulasi ini dinilainya sebagai kebijakan penting yang memperkuat perlindungan serta memperluas akses pembiayaan berbasis syariah bagi pelaku usaha mikro di Indonesia.
EKSiS 2025 di Jakarta menjadi puncak dari rangkaian ekspo keuangan syariah yang sebelumnya telah digelar di Tangerang, Palembang, Bandung, dan Mataram. Acara ini mempertemukan berbagai pihak mulai dari pemerintah, industri, hingga masyarakat dalam memperluas layanan keuangan berbasis prinsip syariah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Anggota Badan Pengurus DSN-MUI Mokhamad Hidayat, Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UMKM Siti Azizdah, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi, Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi, serta sejumlah pimpinan kementerian, lembaga, dan pelaku industri jasa keuangan syariah.
Melalui pelaksanaan EKSiS 2025, OJK menegaskan komitmennya memperluas akses keuangan syariah berbasis kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi inklusif. OJK bertekad mengembangkan produk keuangan syariah yang kompetitif, memperluas jaringan layanan, serta meningkatkan literasi masyarakat melalui komunitas dan lembaga pendidikan keagamaan.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara OJK, Kementerian UMKM, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pemerintah daerah, dan pelaku industri dalam mendorong keuangan syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.(**)
![]()






































Discussion about this post