GMSMEDIA.CO.ID-Gelombang kecaman keras datang dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Pembela Rakyat Jambi (APRJ) menyusul penangkapan dan proses hukum terhadap aktivis sekaligus pejuang agraria, Thawaf Aly, oleh Polda Jambi. APRJ menilai tindakan aparat ini sebagai upaya nyata kriminalisasi terhadap gerakan yang selama ini konsisten memperjuangkan hak-hak petani di tengah konflik lahan yang melibatkan perusahaan besar.
Kecaman tersebut diwujudkan melalui surat resmi bernomor 02/APRJ/X-11/2025 yang bertanggal 1 November 2025. Surat ini ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Komnas HAM RI, Komisi III DPR RI, serta berbagai lembaga negara lainnya. APRJ dalam laporannya menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan pembiaran terhadap praktik perampasan lahan serta pelanggaran kehutanan yang marak terjadi di Provinsi Jambi.
Iin Habibi, Ketua Persatuan Pemuda Melayu Jambi, yang turut menandatangani laporan tersebut, menyuarakan protes keras. “Alih-alih menindak perusahaan besar yang merusak hutan dan merampas lahan rakyat, aparat justru menekan dan mengkriminalisasi aktivis yang bersuara. Ini bentuk ketidakadilan yang nyata,” tegasnya, Rabu (5/11/2025).
Menurut Aliansi, Thawaf Aly merupakan figur sentral yang gigih mendampingi masyarakat desa dalam memperjuangkan hak-hak agraria mereka. Ironisnya, perjuangan tersebut kini berujung pada jeratan hukum.
Kemas Muhammad Sholihin, S.H., Ketua LSM KUAKO Jambi, menambahkan, “Negara seharusnya hadir melindungi rakyatnya, bukan menjadi alat bagi kepentingan perusahaan. Kami menuntut Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Polda Jambi dan menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap aktivis.”
Laporan APRJ ini disepakati dan ditandatangani oleh 11 pimpinan organisasi masyarakat dan LSM terkemuka di Jambi, termasuk Ketua DPD Gercin Indonesia Provinsi Jambi, Ketua Persatuan Petani Jambi, Gerakan Peduli Pembangunan Jambi, Forum Pemersatu Nusantara Jambi, LSM HAM Indonesia, Lembaga Aspirasi Nusantara, hingga GAKIN Provinsi Jambi.
Mereka menegaskan bahwa tindakan Thawaf Aly bukanlah kejahatan, melainkan bentuk pembelaan terhadap hak rakyat atas tanah dan sumber daya alam. “Kriminalisasi terhadap pejuang rakyat adalah bentuk kemunduran demokrasi. Kami tidak akan diam ketika keadilan diinjak-injak,” tutup pernyataan resmi Aliansi Pembela Rakyat Jambi.
APRJ mendesak Presiden RI dan Komnas HAM agar segera turun langsung memantau kasus ini untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukum yang menimpa Thawaf Aly.(**)
![]()






































Discussion about this post