Oleh: Nazli, Aktivis Senior Jambi
AKTIVITAS PT Niaga Guna Kencana Sawit (NGKS) di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, sejak awal pembangunan pabrik sawitnya sudah menimbulkan keresahan. Truk-truk pengangkut tanah dan material proyek kerap memakan badan jalan umum, mengganggu kenyamanan serta keselamatan warga tanpa adanya pengaturan lalu lintas yang jelas. Lebih ironis, masyarakat sekitar mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi. Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah aktivitas itu memiliki izin resmi, atau sekadar cara pintas yang merampas hak publik?
Pada 24 Juni 2023, warga Desa Serasah melakukan aksi spontan menghadang alat berat milik perusahaan. Mereka menegaskan, lahan yang digarap adalah tanah dan kebun milik warga yang tidak pernah dijual. “Ini tanah kami!” teriak mereka dengan penuh amarah. Peristiwa itu memperlihatkan betapa dalam luka sosial yang ditorehkan oleh kehadiran modal besar yang bertindak sewenang-wenang.
Kritik tajam terhadap PT NGKS bukanlah hal baru. Media lokal Jambi pernah menyebut perusahaan ini sebagai “mafia tanah kebal hukum.” Sebutan itu tidak berlebihan jika melihat pola yang terjadi: izin lokasi tidak transparan, lahan terus digarap, warga dipinggirkan, sementara pemerintah memilih bungkam. Pertanyaannya sederhana namun menohok: apakah PT NGKS begitu kuat, ataukah negara yang begitu lemah?
Pada 29 Juli 2024, LSM Peduli Lingkungan Jambi resmi melaporkan Direktur Utama PT NGKS ke Polda Jambi. Laporan tersebut menyoal dugaan penguasaan lahan tanpa izin serta potensi pelanggaran lingkungan. Namun hingga kini publik belum mendapat jawaban jelas. Apakah laporan itu benar-benar diproses, atau hanya mandek di tumpukan berkas birokrasi?
Kasus PT NGKS memperlihatkan kegagalan ganda: kegagalan moral perusahaan yang arogan dan menyepelekan aturan, serta kegagalan negara yang abai. Pemerintah daerah tidak transparan membuka dokumen izin, aparat hukum bergerak lamban, dan masyarakat dibiarkan menghadapi tekanan sendirian.
Karena itu, masyarakat berhak menuntut empat hal. Pertama, transparansi dokumen izin PT NGKS harus dibuka ke publik. Kedua, penegakan hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu. Ketiga, seluruh aktivitas perusahaan harus dihentikan sementara sampai izin terbukti sah. Keempat, dialog bermartabat dengan warga harus menjadi syarat utama setiap pembangunan, agar tidak ada lagi luka sosial yang diwariskan.
Kasus PT NGKS bukan sekadar persoalan izin sawit. Ini adalah cermin betapa modal bisa melangkahi hukum, sementara negara kerap tunduk pada kepentingan korporasi. Desa Serasah hari ini adalah ujian moral: apakah pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, atau justru rela menjadi penonton dalam tragedi agraria yang kian menelanjangi wajah hukum di negeri ini.(**)
![]()






































Discussion about this post