GMSMEDIA.CO.ID-Penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS APBD 2026 oleh Gubernur Jambi, Al Haris, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Rabu (1/10/2025), kembali memunculkan perdebatan publik. Meski menekankan jargon Pro-Jambi sebagai prioritas utama, sejumlah kalangan menilai dokumen tersebut tidak memberikan arah yang jelas dan masih menyisakan persoalan klasik tata kelola anggaran.
Aktivis senior Jambi, Nazli, menilai bahwa kerangka yang dipaparkan pemerintah provinsi lebih banyak memuat janji dibandingkan strategi konkret. Ia menyoroti penurunan target pendapatan daerah yang cukup tajam, yakni hampir 21 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara belanja daerah tetap dipatok tinggi. “APBD sejak awal sudah dirancang defisit dan ditutup dengan pembiayaan daerah. Cara ini bukan solusi, melainkan menambah beban fiskal di masa depan,” kritiknya.
Nazli juga menekankan dominasi belanja pegawai yang menyedot separuh anggaran operasional. Kondisi ini, menurutnya, mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan nyata yang menyentuh masyarakat. “Apa artinya Pro-Jambi jika sebagian besar anggaran hanya habis untuk gaji dan tunjangan aparatur?” ujarnya.
Alasan pemerintah mengenai penurunan pendapatan akibat regulasi pusat pun disebutnya tidak cukup meyakinkan. Ia menilai klaim intensifikasi PAD belum disertai peta jalan yang jelas. “Sektor mana yang potensial, bagaimana meminimalisir kebocoran, dan bagaimana memastikan pajak tidak justru membebani masyarakat kecil, itu yang tidak dijelaskan,” kata Nazli.
Lebih jauh, ia menilai proyeksi optimistis pertumbuhan ekonomi Jambi 2026 sebesar 4,8–5,4 persen dengan inflasi terkendali 2,5 persen lebih menyerupai angan-angan politik ketimbang perhitungan realistis. Tanpa skenario risiko yang matang, menurutnya, APBD 2026 rawan menjadi dokumen optimisme semu.
Nazli juga menyoroti minimnya partisipasi publik dalam proses pembahasan anggaran. Menurutnya, anggaran adalah dokumen politik sekaligus moral yang seharusnya melibatkan rakyat secara langsung, bukan sekadar kesepakatan elitis antara eksekutif dan legislatif. “Jika partisipasi publik diabaikan, jargon Pro-Jambi hanya akan menjadi retorika kosong,” tegasnya.
Pada akhirnya, ia menekankan bahwa APBD 2026 seharusnya menjadi instrumen pemulihan dan pemerataan kesejahteraan rakyat Jambi. “Jika pola lama dipertahankan, publik berhak meragukan komitmen Pro-Jambi yang dijanjikan pemerintah provinsi,” tutup Nazli.(**)
![]()






































Discussion about this post