Oleh: Nazli*
Tiga perusahaan tambang berencana menggelontorkan dana sekitar Rp4 triliun untuk membangun jalan khusus angkutan batu bara di Jambi. Jalur logistik sepanjang 314 kilometer itu akan dibagi ke dalam tiga rute utama oleh PT Sinar Anugerah Sukses, PT Putra Bulian Properti, dan PT Inti Bangun Sarana. Pemerintah Provinsi Jambi menyebut proyek ini penting untuk mengurai kemacetan, mengurangi kerusakan jalan umum, dan meningkatkan penerimaan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba. Namun di balik narasi manis tersebut, pertanyaan mendasar tetap muncul: untuk siapa jalan ini dibangun?
Jika ditelisik, jalan khusus ini jelas bukan untuk rakyat. Bukan untuk petani yang membutuhkan akses ke sawah, bukan untuk nelayan yang mencari jalan ke pelabuhan, dan bukan untuk pelajar yang menempuh pendidikan di pelosok. Jalan ini murni disiapkan untuk truk-truk tambang yang setiap hari memadati jalur lintas, menimbulkan kemacetan, debu, kecelakaan, serta merusak infrastruktur. Dengan kata lain, dana Rp4 triliun itu lebih menyerupai tol emas bagi oligarki tambang. Rakyat tetap jadi penonton, tetap menghirup debu, dan tetap menanggung dampak sosial-ekologis.
Alasan pemerintah soal peningkatan DBH Minerba juga patut dikritisi. Pada 2024, DBH Minerba untuk Jambi hanya sekitar Rp3,2 triliun. Tidak ada jaminan penerimaan itu akan melonjak hanya karena jalan khusus dibangun. Jika harga batu bara dunia turun, penerimaan bisa ikut merosot. Sementara ongkos sosial dan ekologis yang ditanggung rakyat justru sangat besar: perbaikan jalan umum yang menguras ratusan miliar APBD tiap tahun, biaya kesehatan akibat polusi debu yang harus ditanggung warga, hingga kerusakan lingkungan yang nilainya bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun per tahun.
Dengan angka sebesar Rp4 triliun, sebenarnya pemerintah bisa membangun ribuan kilometer jalan desa, ratusan puskesmas, sekolah, atau bahkan investasi energi bersih yang bermanfaat langsung bagi rakyat kecil. Sayangnya, pilihan yang diambil justru lebih mengutamakan kepentingan industri tambang. Yang untung adalah segelintir pengusaha karena biaya logistik mereka menjadi lebih murah, sementara rakyat tetap dirugikan, lingkungan rusak, dan pemerintah daerah menanggung biaya sosial jangka panjang.
Lebih jauh, pembangunan ini juga bisa menjadi jebakan masa depan. Dunia sedang bergerak ke arah transisi energi bersih, sementara Jambi justru mengabadikan infrastruktur batu bara. Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, ketika permintaan batu bara anjlok, jalan Rp4 triliun ini bisa menjadi monumen sia-sia. Bukankah lebih bijak jika investasi dialihkan ke sektor berkelanjutan seperti energi hijau, pariwisata, pertanian modern, dan pendidikan?
Selain itu, transparansi proyek juga perlu dipertanyakan. Apakah ada konsultasi publik dengan warga terdampak? Bagaimana proses izin lingkungan dan AMDAL? Tanpa partisipasi nyata dari rakyat, proyek ini berpotensi hanya menjadi rekayasa politik-ekonomi yang menguntungkan segelintir elit.
Jalan khusus batu bara senilai Rp4 triliun bukanlah jalan rakyat, melainkan jalan oligarki. Jika pemerintah sungguh berpihak pada masyarakat, dana sebesar itu seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan publik yang lebih luas, bukan sekadar memperkaya elit tambang. Rakyat Jambi berhak bertanya: mengapa kebutuhan dasar selalu dinomorduakan, sementara kepentingan oligarki justru dilayani dengan dana fantastis?
—
📌 Opini ini ditulis oleh Nazli sebagai refleksi kritis terhadap pembangunan jalan khusus batu bara di Jambi.(**)
![]()






































Discussion about this post