Oleh: Nazli, Salah Satu Direktur Pemenangan Al-Haris – Sani
OPINI Mukhtadi Putra Nusa yang menilai kritik publik terhadap Gubernur Jambi Al Haris kerap berlebihan, menuai tanggapan berbeda dari saya. Bagi saya, pandangan tersebut keliru. Kritik yang muncul dari masyarakat bukanlah upaya menjatuhkan, melainkan cerminan kekecewaan rakyat terhadap lemahnya prioritas pembangunan. Yang menjadi “korban kritik” bukanlah Al Haris, tetapi rakyat yang merasa kebutuhannya belum dijawab oleh kebijakan pemerintah.
Salah satu yang saya soroti adalah proyek besar seperti Islamic Center dan Stadion Swarna Bhumi yang dianggap monumental. Pembangunan gedung megah mungkin terdengar membanggakan, tetapi pertanyaannya: apakah itu kebutuhan mendesak rakyat Jambi? Faktanya, jalan rusak, banjir, akses kesehatan, kualitas pendidikan, hingga tingginya angka kemiskinan masih menjadi persoalan serius. Jika pondasi kesejahteraan belum kuat, proyek mercusuar hanya akan menjadi etalase pembangunan, bukan jawaban nyata atas kebutuhan rakyat.
Kritik publik juga kerap dipandang sebagai sikap anti-investasi. Padahal, yang dipersoalkan bukanlah investasinya, melainkan tata kelolanya. Apakah dikelola secara transparan, berpihak pada rakyat lokal, atau justru memberi karpet merah bagi oligarki dan perusahaan tambang yang merusak lingkungan? Investasi tidak boleh hanya dibungkus dengan jargon pembangunan, sementara dampak riilnya justru menyingkirkan kepentingan masyarakat.
Hal yang sama berlaku pada digitalisasi. Saya sepakat bahwa digitalisasi adalah keniscayaan, namun persoalannya adalah pemerataan manfaat. Saat ini, digitalisasi di Jambi masih elitis, lebih banyak dinikmati masyarakat perkotaan. Desa-desa masih kesulitan sinyal, literasi digital rendah, dan UMKM terbatas modal. Wajar jika publik bersikap sinis, karena tanpa pemerataan, program digitalisasi berisiko berhenti pada seremoni, bukan menjadi transformasi yang mengangkat rakyat kecil.
Pertumbuhan ekonomi Jambi 4,99 persen juga belum cukup memberi optimisme. Angka itu masih bertumpu pada sektor tambang, sementara klaim digitalisasi sebagai masa depan ekonomi belum disertai peta jalan yang jelas. Bagaimana petani, nelayan, dan UMKM bisa masuk ke pasar digital tanpa akses internet, literasi, dan modal? Tanpa keberpihakan nyata, digitalisasi hanya mendorong transaksi konsumtif, bukan menggerakkan ekonomi produktif yang memberi nilai tambah.
Bagi saya, kritik publik bukan sekadar mencari-cari kelemahan. Kritik adalah bentuk kepedulian rakyat terhadap arah pembangunan. Kritik seharusnya dipandang sebagai vitamin kebijakan, bukan dianggap serangan. Mental alergi kritik justru kontraproduktif, apalagi jika setiap pertanyaan publik hanya dijawab dengan retorika manis untuk menutupi kekurangan.
Pembangunan sejatinya bukan soal gedung megah atau jargon digitalisasi. Pembangunan adalah keberanian menyelesaikan persoalan mendasar rakyat: kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan lingkungan. Jika Al Haris serius ingin membangun Jambi, kritik publik harus dilihat sebagai koreksi yang membangun, bukan ancaman. Menutup mata dengan retorika hanya akan menjauhkan Jambi dari tujuan pembangunan itu sendiri.(***)
![]()






































Discussion about this post