GMSMEDIA.CO.ID-Polemik terkait dugaan tumpang tindih lahan di Kenali Asam, Kota Jambi, kembali mencuat setelah muncul isu adanya “zona merah” pada ribuan sertifikat hak milik warga. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina EP Field Jambi (PEP Jambi) memastikan seluruh aset yang digunakan perusahaan merupakan Barang Milik Negara (BMN) di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan.
Field Manager PEP Jambi, Kurniawan Triyo Widodo, menjelaskan bahwa penggunaan aset negara dalam kegiatan operasional migas dilakukan sesuai aturan yang berlaku. “Setiap penggunaan aset dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (4/9/2025).
Menurut Kurniawan, istilah “zona merah” yang beredar di masyarakat bukan terminologi resmi dari Pertamina. Perusahaan, kata dia, tidak pernah menggunakan istilah tersebut baik dalam komunikasi internal maupun eksternal.
Lebih jauh, PEP Jambi menegaskan komitmennya menjaga kepastian hukum dan keselamatan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Perusahaan mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi atas persoalan lahan yang melibatkan sekitar 5.500 sertifikat tanah warga.
“Kami selalu terbuka dalam koordinasi demi menemukan jalan keluar terbaik. Prinsip kami, kegiatan operasional harus berjalan beriringan dengan aspek keamanan, kepastian hukum, dan keberlangsungan aktivitas masyarakat,” tambah Kurniawan.
Sebagai bagian dari Pertamina, PEP Jambi mengemban mandat negara untuk memproduksi minyak dan gas demi mendukung ketahanan energi nasional. Karena itu, kepastian hukum atas pengelolaan aset negara dianggap penting agar target pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi tidak terganggu.(**)
![]()






































Discussion about this post