Oleh: Isra Lasmadi
Tokoh Pemuda Jambi
Rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi pada Selasa, 5 Agustus 2025 mengungkapkan fakta yang patut menjadi perhatian serius: pertumbuhan ekonomi Jambi pada semester I-2025 hanya mencapai 4,78 persen secara year-on-year (c-to-c). Angka ini tertinggal cukup jauh dari rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,12 persen. Fakta ini seharusnya menjadi warning keras bagi Pemerintah Provinsi Jambi.
Jika dibandingkan dengan provinsi tetangga, seperti Bengkulu yang tumbuh 4,84 persen, Riau sebesar 5 persen, dan Sumatera Selatan yang bahkan mencapai 5,42 persen, maka posisi Jambi tergolong paling lemah di kawasan. Padahal, dalam pidatonya, Presiden Prabowo telah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Artinya, Jambi masih jauh tertinggal dari harapan dan target nasional.
Lebih ironis lagi, dua sektor justru mengalami kontraksi cukup signifikan: sektor administrasi pemerintahan tercatat turun 3,39 persen dan sektor konstruksi turun 1,40 persen. Kontraksi ini mengindikasikan bahwa aparatur pemerintah daerah tidak mampu menyerap anggaran secara optimal, yang secara langsung mencerminkan lemahnya kinerja banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Padahal, kita tahu bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Jika kondisi ini terus berlangsung, maka kesejahteraan masyarakat Jambi yang menjadi taruhannya. Gagalnya pemerintah daerah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berarti pula kegagalan dalam memberikan kehidupan yang layak bagi rakyatnya.
Struktur ekonomi Jambi masih sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menyumbang 34,5 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan II-2025. Maka sudah semestinya fokus kebijakan anggaran daerah diarahkan untuk mendukung sektor-sektor ini, termasuk UMKM, bukan pada proyek-proyek mercusuar yang memakan biaya besar tetapi minim dampak langsung terhadap masyarakat bawah.
Sayangnya, realitas yang kita saksikan justru sebaliknya. Program stimulus daerah lebih banyak menyasar mega proyek multi-years yang sering kali bermasalah, menjadi sorotan publik, dan tidak menyentuh sendi-sendi ekonomi rakyat kecil. Padahal, yang dibutuhkan masyarakat adalah kehadiran pemerintah yang konkret: yang berpihak, yang tanggap, dan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.
Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Jambi melakukan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai keterpurukan ini justru menjadi warisan buruk bagi generasi selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi yang lamban bukan sekadar angka di atas kertas. Ia adalah cerminan nyata dari lemahnya perencanaan, pelaksanaan, dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.(***)
![]()






































Discussion about this post