Oleh: Firmansyah,SH.MH
GUBERNUR Jambi Al Haris kembali bicara soal Islamic Center Jambi. Ia mendorong masyarakat, terutama generasi muda dan komunitas keagamaan, agar memanfaatkan fasilitas yang dibangun di bekas arena MTQ itu sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam nonformal. Bahkan, Gubernur menyebut bangunan megah ini bisa menjadi wadah strategis bagi pengembangan kebudayaan Islam di Jambi.
Namun, di balik pernyataan manis itu, terselip kebingungan yang patut disorot. Di satu sisi, masyarakat diminta memanfaatkan Islamic Center seoptimal mungkin.
Di sisi lain, Gubernur mengakui bahwa pengelolaan masih dalam tahap awal dan pengurusnya pun akan dikirim studi banding ke daerah lain. Lantas, publik pun layak bertanya: apakah ini memang sudah Islamic Center atau baru sebatas gedung tanpa konsep matang?
Jika memang ini proyek prestisius bernama Islamic Center, kenapa sampai sekarang belum terpampang tulisan Islamic Center disana. Kenapa perencanaannya justru baru disempurnakan setelah bangunan berdiri? Apakah studi kelayakan dan rencana pengelolaan belum dibuat sebelum miliaran rupiah APBD digelontorkan? Ataukah ini hanya proyek fisik tanpa ruh perencanaan yang jelas?
Bangunan masjid megah Tsamaratul Insan yang katanya mampu menampung 3.000 jamaah kini berdiri megah di depan Bandara Sultan Thaha. Tapi sejauh ini kita belum pernah melihat Gubernur membawa tamu-tamu setingkat menteri untuk berkunjung, apalagi sholat di sana. Peresmian pun entah kapan, bahkan kesannya dibiarkan begitu saja. Padahal proyek ini sudah selesai secara fisik.
Beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi memang sempat menyatakan kekecewaan saat meninjau langsung ke lapangan. Tapi lagi-lagi, hanya sebatas komentar pribadi. Tak ada tindak lanjut. Tak ada sikap kelembagaan. Padahal fungsi DPRD jelas: mengawasi pelaksanaan Perda, APBD, dan seluruh kebijakan kepala daerah.
Jika ada dugaan pembangunan tanpa perencanaan matang atau pemborosan anggaran publik, DPRD seharusnya menggunakan hak interpelasi, hak angket, bahkan hak menyatakan pendapat. Tapi sampai hari ini, kita belum melihat DPRD bergerak. Diamnya wakil rakyat justru menimbulkan kesan: mereka tutup mata, atau mungkin ikut nyaman dalam lingkar kekuasaan.
Masyarakat Jambi tidak butuh gedung megah yang kosong makna. Masyarakat butuh fasilitas publik yang berfungsi, direncanakan secara matang, dan dikelola secara profesional. Jika Islamic Center ini benar-benar proyek strategis, maka seharusnya pengawasan pun dilakukan secara serius.
Kini publik hanya bisa menunggu. Apakah DPRD Provinsi Jambi akan bersikap sebagai wakil rakyat, atau hanya menjadi penonton bisu dari proyek tanpa nama ini.(***)
![]()





































Discussion about this post